Perlukah UU Peradilan Militer Direvisi? Mahfud MD Bilang Begini 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 3 Agustus 2023 02:11 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setuju dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini menyusul adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC). Menurut Mahfud, revisi UU Peradilan Militer ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Kata dia, saat ini revisi UU TNI sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya. Di prolegnas jangka panjang. Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas," ujar Mahfud, Rabu (2/8). Menurut Mahfud, dengan adanya ketentuan Undang-undang itu dapat membuat anggota TNI aktif yang mencoba melakukan tindak pidana akan diadili di peradilan militer, termasuk HA dan ABC. "Kalau sekarang yang paling tepat di militer. Kalau sekarang ya. Karena UU Nomor 31 itu masih berlaku sebelum ada UU yang baru," ungkapnya. Dengan demikian, Mahfud menyerahkan proses hukum tersebut kepada ketentuan hukum pidana militer. Ia meyakini, pengadilan militer akan memproses peradilan keduanya dengan adil. "Saya percaya. Saya percaya. Nyatanya kita koordinasi sehari langsung tersangka," tuturnya. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi tak akan dilindungi dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Hal tersebut disampaikan Laksamana Yudo setelah rapat Internal bersama Wapres Ma'ruf Amin di Kediaman Dinas Wapres, Jakarta Pusat. "Makanya saya minta pada masyarakat jangan punya perasaan seolah-olah diambil TNI (Henri Alfiandi) dilindungi, tidak. UU-nya memang begitu. Jadi kami ini tunduk pada UU," ujar Yudo. Selain itu, Yudo menegaskan pihaknya sangat objektif untuk menangani kasus dugaan suap tersebut. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk selalu mengawasi dan mengawal kasus itu. "Saya jamin objektif. Karena memang itu sudah kewenangannya. Boleh dikontrol. Kan, sekarang ini di luar enggak bisa disembunyikan seperti itu," ucap dia. Menurutnya, pengadilan militer sudah teruji dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anggotanya. Ia mengatakan, Puspom dibentuk untuk menyidik tindak pidana yang terjadi di militer. "Ada UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kan, jelas. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah jelas peradilan umum selama tidak ada ketentuan UU baru yang mengatur UU 31 Tahun 1997. Jadi masih tunduk pada peradilan militer," katanya. #UU Peradilan Militer

Topik:

Mahfud MD UU Peradilan Militer

Berita Sebelumnya

Panji Gumilang Tersangka, Pemerintahan Jokowi Dinilai Melayani Sentimen Politik Kelompok Konservatif

Berita Selanjutnya

Kejagung Bongkar Modus PT UBS dan IGS di Kasus Korupsi Komoditi Emas 

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

14 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

22 Oktober 2025 12:01 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

21 Oktober 2025 11:44 WIB