Dakwaan Suap dan Gratifikasi Wali Kota Nonaktif Bandung Yana Mulyana

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 6 September 2023 14:52 WIB
Jakarta, MI - Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana didakwa menerima suap dan gratifikasi proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sebagaimana yang telah dibacakan tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/9). Yana Mulyana diduga menerima suap sebesar Rp 400.407.000,00 berkaitan dengan proyek pengadaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Jaksa menyebut Yana menerima suap bersama Pejabat Pembuat Komitmen Dishub Khairul Rijal dan Kadishub Dadang Darmawan. "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang dan fasilitas yang seluruhnya sejumlah Rp400.407.000,00," ujar jaksa. Uang itu diterima Yana cs dari Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA) Benny, Vertical Solution Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi. Menurut jaksa, uang diberikan agar Yana Mulyana, Khairul Rijal, dan Dadang Darmawan menunjuk perusahaan milik Benny dan Sony sebagai pelaksana proyek pengadaan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun anggaran 2022-2023. Proyek ini berkaitan dengan Bandung Smart City. Perbuatannya, mereka diancam dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian, Yana Mulyana juga didakwa menerima gratifikasi Rp206.025.000,00, SGD 14.520, Yen 645.000, USD3 ribu, dan Bath 15.630. Selain uang Yana juga menerima sepasang Sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan cokelat. Jaksa menyebut penerimaan itu berkaitab dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Wali Kota Bandung. Perbuatan Yana diancam dengan Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Topik:

KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana

Berita Sebelumnya

Duet PDIP-Demokrat, Koalisi Terbaik di Era Reformasi

Berita Selanjutnya

Partai Pendukung Revisi UU KPK Dicolek, Ada Senjata Makan Tuan?

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ternyata Sudah Periksa Saroni, Ini Kasusnya

1 jam yang lalu

Hukum
Selain tanah dan bangunan 2 lantai, KPK turut menyita 13 pipa milik PT BIG yang dijadikan agunan atas perjanjian jual beli gas di kasus ini. Pipa yang disita itu sepanjang 7,6 kilometer (Foto: Dok MI/KPK)

Wow! Pipa Sepanjang 7,6 Km di Anak Perusahaan AMG Group Disita KPK

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Soal Peluang Panggil Pihak KCIC terkait Dugaan Mark Up Whoosh

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ening Widiarti dari PT Tri Mitra Rezeki Wisata soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

12 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Usut Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, KPK Periksa Yusuf Dedi dari PT Alwan Zahira

13 jam yang lalu