Telusuri Aset Kabasarnas Henri Alfiandi, Komisi III DPR Dukung TNI Gandeng PPATK
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
15 September 2023 03:08 WIB
![Telusuri Aset Kabasarnas Henri Alfiandi, Komisi III DPR Dukung TNI Gandeng PPATK](https://monitorindonesia.com/2022/08/IMG_20220822_110549.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset milik mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA).
"Sebagai mitra kerja PPATK, Komisi III DPR RI mendukung penuh kolaborasi PPATK-Puspom TNI dalam mengusut dan menyita aset dalam kasus Basarnas," kata Sahroni, Kamis (14/9).
Dia menilai langkah Puspom TNI-PPATK tersebut merupakan perpaduan yang tepat. Menurutnya, keterlibatan PPATK dapat mendukung optimalisasi pengusutan kasus tersebut.
"Saya kira ini merupakan perpaduan yang sangat tepat dan kalau PPATK sudah terlibat dipastikan seluruh transaksi dan asetnya pasti dapat terlacak dengan mudah," ucap Sahroni.
Sahroni mendorong agar hasil dan progres kolaborasi tersebut turut disampaikan ke publik. Menurutnya, transparansi selama proses pengusutan akan sangat penting di mata publik.
"Akan bagus jika progres dan hasil dari pengusutan ini disampaikan ke publik nantinya, baik itu oleh Puspom TNI, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau PPATK," ucapnya.
"Karena publik juga perlu tahu sudah sejauh mana perkembangannya. Jadi, masyarakat percaya bahwa proses hukumnya berjalan lancar. Toh, Panglima TNI sudah sampaikan prosesnya harus transparan," imbuh Sahroni.
Sebelumnya, Penyidik Puspom TNI berencana menyita aset-aset milik Marsdya TNI Henri Alfiandi, terutama yang terkait dengan kasus korupsi pengadaan alat-alat di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).
Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko menyampaikan saat ini Penyidik Puspom TNI dan KPK menggandeng PPATK untuk menelusuri aset-aset dan aliran uang mantan Kabasarnas yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat-alat di Basarnas tersebut.
"Untuk 'update' kasus (eks) Kabasarnas, sampai sekarang kami masih koordinasi ketat dengan KPK, terus kami berkoordinasi dengan PPATK untuk penelusuran aset yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat setelah klop, kami akan melakukan penyitaan aset," kata Danpuspom TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9).
#Kabasarnas
Berita Terkait
Politik
![Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-ist.webp)
Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan
30 Juni 2024 11:19 WIB
Ekonomi
![BRI Blokir 1.049 Rekening yang Terindikasi Sebagai Penampungan Uang Judi Online Ilustrasi Gedung BRI (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bri.webp)
BRI Blokir 1.049 Rekening yang Terindikasi Sebagai Penampungan Uang Judi Online
28 Juni 2024 19:18 WIB
Politik
![Komisi III Sebut Sebanyak 82 Wakil Rakyat di Senayan Terlibat Judi Online Gedung DPR RI (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gedung-dpr-4.webp)
Komisi III Sebut Sebanyak 82 Wakil Rakyat di Senayan Terlibat Judi Online
27 Juni 2024 21:11 WIB
Hukum
![Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online
27 Juni 2024 16:05 WIB
Hukum
![Khawatir Ada Pemanfaatan Rekening TPPU oleh Oknum APH, Legislator: PPATK Wajib Memberikan Data Itu ke Komisi III Anggota Komisi III DPR RI, Santoso (Foto: Dhanis/MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-iii-dpr-ri-santoso-foto-dhanismi.webp)
Khawatir Ada Pemanfaatan Rekening TPPU oleh Oknum APH, Legislator: PPATK Wajib Memberikan Data Itu ke Komisi III
27 Juni 2024 11:01 WIB