Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Kandas Lagi

Rizky Amin

Diperbarui 15 September 2023 17:06 WIB

Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Kandas Lagi

Jakarta, MI - Gugatan soal ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan oleh Partai Buruh bersama dua orang bernama Mahardhikka Prakasha Shatya dan Wiratno Hadi. Ketentuan yang digugat adalah Pasal 222 UU tentang Pemilu yaituberbunyi, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selama ini, sejumlah pihak menilai, pasal tersebut membatasi jumlah pasangan capres-cawapres sehingga menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan banyak pilihan capres. Padahal, dalam UUD 1945 tidak disebutkan syarat persentase untuk dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, Partai Buruh tidak mengikuti pemilihan pada pemilu sebelumnya. Sedangkan norma PT diberlakukan bagi parpol yang telah mengikuti pemilu dan memperoleh dukungan suara. Sementara itu, untuk dua pemohon lainnya, MK menyatakan bahwa warga perorangan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pasal tersebut. Arief menambahkan, ketentuan PT itu tidak berarti menghalangi hak Partai Buruh untuk turut serta mengusung pasangan capres-cawapres. ’ "Partai-partai tetap dapat menggabungkan diri dengan parpol yang telah memenuhi syarat,’’ paparnya. Namun, putusan soal PT tersebut tidak diambil secara bulat oleh para hakim konstitusi. Dua hakim memiliki pendapat berbeda. Yakni, Saldi Isra dan Suhartoyo. (An) #Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Topik:

MK Partai Buruh Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Kandas Lagi

Berita Sebelumnya

Bukaka dalam Skandal Tower PLN dan Tol Japek II Elevated MBZ

Berita Selanjutnya

4 Jenis Ikan yang Dilarang Dikonsumsi Penderita Diabetes

Berita Terkait

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal Ditolak MK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K