Kemenkominfo Jangan Merusak Legacy Jokowi Karena Salah Urus Bakti

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 September 2023 19:33 WIB
Jakarta, MI - Semua pihak sepatutnya mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berani dan berhasil membongkar tindak pidana korupsi dan TPPU BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi juga seharusnya juga mendukung kinerja Kejaksaan Agung dengan mengangkat pejabat di lingkungan Kominfo terutama Bakti agar kejadian serupa tidak terulang lagi. "Saya berharap Kejaksaan Agung mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk yang pernah disebut-sebut dalam persidangan," harap praktisi hukum Fernando Emas kepada wartawan, Rabu (27/9). "Termasuk para petinggi Bakti seperti Fadhilah Mathar yang selayaknya ikut bertanggungjawab karena jabatannya sebagai Sumber Daya dan Administrasi Bakti," timpalnya. Kominfo juga, ungkap Fernando, perlu melakukan koreksi atas pengangkatan Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti. "Ada apa dengan Budi Arie sehingga meloloskan dan mengangkat Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti?'' tanya Fernando. Pada seleksi calon Dirut Bakti yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023 yang lalu, semua peserta dinyatakan tidak lulus karna seluruh peserta tidak memenuhi sarat kompetensi, demikian penjelasan Ketua Panitia Seleksi didampingi Menkopolhukam selaku Plt. Menteri Kominfo Prof Dr Mahfud MD, dimana salah satu peserta yang tidak lulus tersebut Fadhilah Mathar. Selain itu, Fadhilah Mathar dipandang tidak memiliki kompetensi keilmuan untuk dapat mengurus Bakti yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi dan informasi. Menurut informasi, Fadhilah Mathar juga tidak memiliki relasi yang baik dengan pelaku di industri telekomunikasi lokal apalagi global. Dalam praktek kepemimpinan yang baru beberapa bulan diduga Fadhilah Mathar tidak melakukan pendistribusian penugasan dengan baik karena beberapa jabatan dirangkap olehnya. Sebagai Dirut Bakti, Fadhilah Mathar juga merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA) sehingga sangat riskan terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Atas hal demikian, tegas Fernando, tidak boleh dibiarkan, akan sangat mungkin menjadi pimpinan yang otoriter dan anti kritik sehingga mengganggu kinerja Bakti sehingga berdampak kepada kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi yang ditugaskan khusus untuk pembenahan oleh Presiden Jokowi. "Bakti adalah jalan cita-cita Jokowi untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga kesenjangan digital dan mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T)," beber Fernando. Sebagai salah satu yang dianggap loyalis Jokowi, tegas dia, seharusnya Menkominfo menghindari potensi kegagalan Bakti dan sekaligus menjauh dari potensi korupsi berikutnya. Apalagi saat ini, sudah tersebar berita, rencana Fadilah Mathar untuk membangun Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 2, sedangkan SATRIA 1 belum tuntas sampai pada tujuan utamanya. "Saya berharap masyarakat terus memberikan perhatian kepada penuntasan kasus korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh Kejaksaan dan menetapkan semua pihak yang terlibat," katanya. "Budi Arie Setiadi juga turut menjaga legacy yang sudah di bangun Jokowi, jangan rusak karena kinerja di Kementerian terutama Bakti kurang baik atau terjadi lagi temuan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh pejabatnya," imbuh Direktur Rumah Politik Indonesia ini. (Wan) #Kemenkominfo

Topik:

Kejagung Korupsi BTS Kominfo BAKTI Kominfo Menkominfo Budi Arie Setiadi

Berita Sebelumnya

Anak Buah Cak Imin Soal Korupsi di Kemnaker: Tanya ke Penyidik!

Berita Selanjutnya

Masih Terjadi Tindak Kekerasan di Sekolah, P2G: Permendikbudristek 46/2023 Macan Kertas

Berita Terkait

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Gugatan Praperadilannya Ditolak Hakim, Nadiem: Saya Siap Menjalani Proses Hukum

24 menit yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Daftar 23 Wakajati yang Dimutasi, Dari Aceh hingga Papua

11 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Tak Kunjung Eksekusi Silfester Matutina ke Balik Jeruji Besi, Ada Apa?

19 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Daftar Lengkap 17 Kajati Diganti Jaksa Agung

19 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Respons Kejagung Usai Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

22 jam yang lalu

Hukum
Nadiem Anwar Makarim mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung Tegaskan Penyidik Tak Salah Tersangkakan Nadiem

23 jam yang lalu