Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Surya Feri

Diperbarui 13 Februari 2022 19:41 WIB

Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

JAKARTA, Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pernyataan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengajak kader PDIP dan Nahdiyin sebagai kelompok nasionalis dan relijius untuk merapatkan barisan menghadapi pihak yang terindikasi hendak merusak narasi kebhinekaan dan kemajemukan. Atas hal itu, Ketua DPD RI tersebut meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya imigran dari Tiongkok yang semakin hari semakin banyak di Indonesia. Sebab, menurut LaNyalla, mereka jelas tidak memiliki rasa nasionalisme Indonesia dan juga bukan dari negara yang relijius. “Kan bangsa ini memang terdiri dari dua kelompok yang sudah menjadi satu kesatuan, nasionalis-relijius. Bukan hanya PDIP dan NU saja. Karena bangsa ini diikat dalam Pancasila. "Karena itu sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 29 Konstitusi kita jelas menyebut dasar negara ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” tukas LaNyalla. Ditambahkan LaNyalla, NU sudah sangat teruji memiliki saham yang besar dalam kelahiran dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama bila mengacu lahirnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU, KH Hasyim Asy’ari di Surabaya. “Begitu pula elemen-elemen masyarakat yang lain. Semua sudah tertulis dalam sejarah kok. Termasuk sumbangsih kelompok non-muslim, kelompok keturunan Arab, juga para Raja dan Sultan Nusantara,” urai Ketua DPD RI tersebut. #DPD RI Jadi, lanjut LaNyalla, jelas tidak ada tempat di negara ini bagi mereka yang tidak bertuhan dan tidak mencintai negerinya. Sehingga sudah sangat jelas, mereka yang tidak nasionalis-relijius adalah bukan warga negara, karena memang mereka orang asing. “Itulah ancaman sebenarnya. Orang-orang asing yang tidak nasionalis dan tidak relijius yang terus masuk ke Indonesia. Jangan sampai framing yang muncul adalah perusak kebhinekaan adalah saudara sebangsa sendiri. Karena semua warga negara Indonesia pasti mencintai Indonesia,” imbuh Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu. Ditambahkan LaNyalla, bangsa ini terpolarisasi dan terpecah justru karena adanya pembatasan calon pemimpin bangsa yang disepakati partai-partai politik. Sehingga dalam dua kali Pilpres, kita hanya diberi pilihan head to head dua pasang calon. “Dan Pancasila sudah tidak lagi menjadi nafas dan denyut nadi dan nafas warga bangsa, karena sejak 13 November 1998, MPR telah mencabut TAP MPR tentang Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, karena dianggap sudah tidak sesuai dalam kehidupan bernegara,” tandasnya. Seperti diberitakan Sabtu kemarin, Yaqut mengatakan bahwa kelompok Nasionalis dan Relijius di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk memelihara narasi kebangsaan yang bercirikan kemajemukan. Hal itu dikatakan Yaqut saat menghadiri kegiatan daring bertema Bersama Merawat Indonesia yang diselenggarakan PDIP demi memperingati hari lahir (Harlah) ke-96 Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu. Yaqut mengatakan mereka para perusak bangsa ini ingin menghancurkan Indonesia. Dengan cara melenyapkan kemajemukan, kebhinekaaan di negeri ini. #DPD RI

Topik:

DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti

Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Berita Sebelumnya

Ketua DPD RI Kritisi Permenaker 02/2022 Tentang JHT

Berita Selanjutnya

Kesenjangan Valuasi UMKM Indonesia Dinilai Sangat Ekstrem

Berita Terkait

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K