Kebijakan Ekonomi Syariah Harus Dukung Pertumbuhan Nasional

Adelio Pratama

Diperbarui 28 Juli 2022 14:44 WIB

Kebijakan Ekonomi Syariah Harus Dukung Pertumbuhan Nasional

Jakarta, MI - Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan kebijakan ekonomi syariah harus selaras dengan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Mengapa ini penting? Karena ekonomi syariah tidak terlepas dari ekonomi nasional, kita satu nafas, hanya yang berbeda adalah akadnya, caranya,” katanya dalam Festival Ekonomi Syariah Kawasan Indonesia Timur Indonesia, di Makassar yang disaksikan secara daring, di Jakarta, Kamis (28/7). Aida mengatakan sektor usaha aktivitas syariah di kuartal 1 tumbuh 4,73 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Kinerja baik tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tengah berada dalam kondisi cukup baik dengan inflasi yang masih terjaga. “Ke depannya kita perkuat dan bisnis model ekonomi syariah ini menganut nilai yang universal dan 'rahmatan lil alamin', itu yang paling penting dan kemudian juga tahan terhadap siklus ekonomi dan mempunyai penetrasi yang kuat kepada ekonomi daerah,” ujarnya dilansir Antara. Sinergi dan kolaborasi, menurut dia, menjadi kunci penting agar ekonomi syariah bisa senantiasa menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara khusus, Festival Ekonomi Syariah di Kawasan Timur Indonesia atau Fesyar KTI diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi syariah yang akan meningkatkan pasokan dan daya beli masyarakat serta mendukung upaya mitigasi dari bahaya inflasi. Aida menyampaikan agar ekonomi syariah memperkuat kelembagaan melalui rantai nilai halal atau RNH yang dilakukan secara end to end dengan memperhatikan sektor dan program unggulan. Bank Indonesia menilai selain pengembangan bisnis dari hulu ke hilir, ekonomi syariah juga harus memperhatikan kualitas dan pembiayaan yang tidak hanya pembiayaan komersil namun juga pembiayaan sosial seperti Ziswaf. “Indonesia itu ternyata world giving indeksnya itu tertinggi di dunia, jadi Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Inilah yang mesti kita kembangkan lebih lanjut,” katanya. Dalam ekosistem RNH, Indonesia mempunyai lima sektor unggulan namun berfokus pada dua sektor yakni makanan halal dan fesyen muslim karena saat ini posisi Indonesia pada kedua sektor tersebut berada pada rangking 2 dan ranking 3. Sementara untuk program unggulan, BI telah mengembangkan program Industri Kreatif Syariah Indonesia agar bisa bersaing di pasar global. Lalu ada program penguatan kelembagaan pesantren melalui Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). “Dengan bangga kami menyampaikan bahwa Fesyar KTI ini upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat semua pelaku usaha syariah kita bisa mempunyai daya saing di dunia global kemudian juga bisa memanfaatkan tren digitalnya,” jelasnya. Sedangkan dalam upaya mengembangkan digitalisasi ekonomi syariah, Bank Indonesia senantiasa mendorong pemanfaatan teknologi digital. Dari Januari hingga Mei 2022, produk halal yang ditransaksikan melalui e-commerce dan marketplace mencapai Rp10,2 triliun dan tumbuh 23 persen dibandingkan tahun lalu. BI juga tengah mengupayakan agar QRIS bisa digunakan di Arab Saudi yang nantinya akan memudahkan jamaah umroh dan haji. Selain juga menyediakan layanan BI-FAST sebagai sistem pembayaran yang bekerja 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu dengan harga yang murah yakni Rp2.500 untuk 1 kali transfer. Adapun Festival Ekonomi Syariah Kawasan Indonesia Timur Indonesia merupakan rangkaian pertama dari tiga Fesyar yang akan dilaksanakan BI selama 2022 dan merupakan bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022 yang akan diselenggarakan pada 5-9 Oktober 2022 di Jakarta. Fesyar KTI berpusat di Makassar dan dilaksanakan secara hybrid di 19 kantor perwakilan Bank Indonesia pada 28-31 Juli 2022.

Topik:

Bank Indonesia ekonomi syariah

Kebijakan Ekonomi Syariah Harus Dukung Pertumbuhan Nasional

Berita Sebelumnya

PLN dan BSSN Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pertama Sektor Energi

Berita Selanjutnya

Apkasindo: Berantas Spekulan Harga Sawit di Level Petani

Berita Terkait

BPK Temukan Selisih Kurang Rp 1,3 T dari Nilai SBN BI

Anis Byarwati Minta Pemerintah Naikkan PTKP untuk Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Deputi Gubernur BI Fillianingsih Jelaskan Aturan Dana CSR Usai Diperiksa KPK

Silakan Saja Anggota Komisi XI DPR Membantah, KPK Punya Bukti Kuat Kecipratan Dana CSR BI-OJK

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

Hergun dan Satori Jangan 'Ditumbalkan' di Korupsi CSR BI, Formappi ke KPK: Periksa semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K