Ekonomi 2023 Tumbuh 5 Persen jika Pemerintah Mampu Mengelola Inflasi

Adelio Pratama

Diperbarui 3 Agustus 2022 14:07 WIB

Ekonomi 2023 Tumbuh 5 Persen jika Pemerintah Mampu Mengelola Inflasi

Jakarta, MI - Pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level lima persen di tahun 2023 jika inflasi mampu dikelola dengan baik. Jika inflasi terkendali, permintaan domestik untuk konsumsi rumah tangga sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, akan terjaga. "Kita masih memiliki peluang besar seiring masih relatif tingginya harga komoditas ekspor," kata Anggota DPR Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8). Oleh sebab itu, Said menilai porsi ekspor dalam mendorong permintaan perlu terus ditingkatkan agar tidak semata-mata mengandalkan permintaan domestik. Dengan begitu inilah saatnya melakukan transformasi ekonomi untuk lebih outward looking. Ketua Badan Anggaran DPR ini mengimbau pemerintah tidak mengandalkan ekspor dengan hanya bertumpu pada komoditas sehingga program hilirisasi harus mulai tampak kontribusinya pada produk ekspor baru. Said mencatat sejak 2014 hingga 2019, Indonesia baru menghasilkan 17 produk ekspor baru. Sementara Vietnam sudah sebanyak 48, Thailand 30, dan Malaysia 30 produk ekspor baru. Kemudian Said mengingatkan pemerintah menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang turut menjadi senjata utama pemerintah agar memiliki APBN yang lebih kuat. Ini penting debab tahun depan defisit anggaran harus kembali ke bawah level tiga persen produk domestik bruto (PDB). Senjata lainnya yakni dengan menjaga surplus perdagangan yang ditopang dari ekspor baru dan manufaktur, penerimaan perpajakan yang baik, inflasi yang terkendali, serta meningkatkan investasi khususnya pada sektor primer. Jika Indonesia mampu disiplin dalam mengelola target, cepat melakukan mitigasi atas berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta berkaca dari kemampuan pemulihan di tahun 2021, maka Said memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan mencapai 5,2 persen sampai 5,5 persen dan inflasi 2 persen sampai 4 persen. Kemudian nilai tukar rupiah di antara Rp14.400 per dolar AS hingga Rp14.700 per dolar AS, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun di level 7,3 persen sampai 9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 90 dolar AS sampai 100 dolar AS per barel. Lebih lanjut, lifting minyak bumi diperkirakan sebanyak 650 ribu sampai 680 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,04 juta hingga 1,15 juta barel setara minyak per hari. Dari sisi investasi, Said menyampaikan perlu didorong pada mesin-mesin dan peralatan, serta hak kekayaan intelektual. Pengeluaran untuk barang modal atau PMTB selama ini sebanyak lebih dari 70 persen didominasi oleh bangunan, sedangkan kontribusi mesin, peralatan, dan hak kekayaan intelektual masih rendah. "Lantaran konsentrasi investasi masih pada sektor bangunan, akibatnya daya dukung produksi barang belum memadai, ditambah sumber daya manusia yang belum mumpuni dan tingginya biaya logistik. Hal ini menjawab persoalan mengenai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita masih tinggi di level 6,24 pada tahun lalu," ujarnya. #ekonomi

Topik:

DPR pertumbuhan ekonomi inflasi

Ekonomi 2023 Tumbuh 5 Persen jika Pemerintah Mampu Mengelola Inflasi

Berita Sebelumnya

Menpora dan Rektor Moestopo Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha Era Digital

Berita Selanjutnya

Apa Langkah PLN di Tengah Krisis Energi Global

Berita Terkait

Fraksi Gerindra Segera Aktifkan Status Anggota DPR Rahayu Saraswati

Kejati Sumut Periksa Anggota DPR Ashari Tambunan soal Korupsi PTPN I

Presiden Prabowo Serahkan 16 Nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional ke DPR

MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Masih jadi Anggota DPR

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Zulhas Akui MBG Dorong Harga Pangan Naik

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K