Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI: Berdampak Buruk Pada Perekonomian Rakyat

Jakarta, MI - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten mengelar aksi di Kementerian BUMN, berkaitan dengan Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Jum'at (26/8). Sebagaimana diketahui, beban APBN terhadap sektor subsidi energi BBM sebesar Rp. 502,4 triliun bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp. 600 triliun. Dalam kondisi saat ini rencana kenaikan harga BBM subsidi bukanlah satu pilihan yang tepat. "Sebaiknya Pemerintah fokus mencari format pembatasan BBM subsidi yang selama ini diperkiran sebesar 60 persen tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban APBN. Bukan malah menaikan harga BBM ditengah kondisi perekonomian rakyat yang belum pulih," pinta mereka dengan tegas. Jika pemerintah masih bertahan pada format kenaikan harga BBM subsidi, menurut mereka, dapat dipastikan akan memicu inflasi dan berdampak buruk pada daya beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih dari dampak pandemi Covid19. "Kalau pun pembantu-pembantu Presiden Jokowi dalam hal ini Menteri BUMN (Erick Tohir), Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang bersangkutan jika tidak mampu mencari format dan memberikan solusi, baiknya Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan reshuffle kedua menteri tersebut," tegasnya. Disisi yang lain, pinta mereka, sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang prioritas saja sehingga APBN tidak terbebani dengan proyek-proyek yang menguras APBN. "HMI tegas menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak buruk pada perekonomian rakyat," demikian pinta Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten. [Rivaldi] #HMI