Komitmen Presiden Jokowi Tuntaskan Subsidi BBM Kandas, Ada Apakah Gerangan?

Jakarta, MI - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada awal periode pertama terpilih jadi Presiden, yang mana pada saat itu APBN terkuras untuk subsidi BBM jenis premium, lalu pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat BBM jenis Pertalite yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Demikian disampaikan oleh Praktisi Hukum Tata Negara Tomu Pasaribu, merespons harga BBM bersubsidi bakal naik dalam waktu dekat ini. Tom begitu ia disapa, menjelaskan bahwa komitmen tersebut kandas juga, tanpa memberikan hitungan-hitungan yang jelas tiba-tiba pemerintah menyubsidi Pertalite secara diam dan saat ini pemerintah akan menaikkan harga pertalite dengan alasan menyelamatkankan APBN. Bahkan, kata Tom, menurut pemerintah stok Pertalite hanya cukup sampai september. "Anehnya ketika saya mencoba mencari berita-berita lama tentang lahirnya pertalite di geogle hilang semua, ternyata rencana kenaikan pertalite berpengaruh besar dengan jejak berita kebijakan lahirnya pertalite," kata Tom sapaam akrabnya saat dihubungi Monitorindonesia.com, Sabtu (27/8) malam. Lantas Tom, juga mempertanyakan apakah subsidi pertalite yang menggerogoti APBN atau Pertamina yang korupsinya semakin meningkat sebagai sumber masalahnya rakyat tidak tau. Sebab, tegas Tom, pemerintah dan pertamina tidak transparan atas hitungan subsidi yang sebenarnya. Atau pemerintah kembali menyalahkan Subsidi, padahal APBN menipis dikarenakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan dana PEN yang terlalu banyak bocor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Tapi yang jelas subsidi BBM sudah ada mulai jaman Orba sampai saat ini, namun pada jaman Orba subsidi bbm benar-benar kebijakan yang membantu perekonomian rakyat, sedangkan pada rezim reformasi subsidi BBM menjadi sebuah momok bagi pemerintah," jelasnya. "Kenapa hal itu terjadi hanya Presiden, Pertamina dan partai politik yang mengetahuinya," imbuhnya. Pemerintah sudah memberi sinyal terkait rencana penyesuaian naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Penegasannya dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Penyesuaian harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi disebabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian jebol, apalagi kuota atau konsumsi kedua BBM tersebut juga mau jebol. Sampai pada Juli 2022 konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Dengan begitu, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun. Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL. Terbaru, sinyal perlunya kenaikan harga BBM juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam konferensi pers Jumat (26/8/2022), Sri Mulyani mengatakan alokasi subsidi dan kompensasi tahun ini mencapai Rp 502 triliun. Jika tidak dikurangi, maka dapat berdampak pada alokasi anggaran di tahun depan. "Ini yang kami sampaikan ke media, karena kalau Rp 195 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka akan ditagih di 2023 APBN kita," ucapnya. Seperti diketahui saat ini, harga BBM Pertalite Rp 7.650 per liter, sementara Pertamax Rp 12.500 per liter. PT Pertamina (Persero) sejatinya pada 3 Agustus 2022 ini baru saja menaikkan harga tiga jenis BBM non subsidinya. Ketiga BBM tersebut diantaranya adalah Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Secara spesifik, di DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 16.200 per liter menjadi Rp 17.900, sedangkan Dexlite naik dari semula Rp 15.000 per liter menjadi Rp 17.800 per liter. Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp 16.500 per liter menjadi Rp 18.900 per liter. Adapun kenaikan harga tersebut berbeda disetiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua. [Wan]