DPD Minta Pemerintah Kembali Alokasikan Anggaran Subsidi Pangan

Nicolas

Diperbarui 8 April 2023 11:38 WIB

DPD Minta Pemerintah Kembali Alokasikan Anggaran Subsidi Pangan

Jakarta, MI - Skema pemberian kredit pangan kepada penyelenggara cadangan pangan pemerintah akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi pangan secara permanen di masa depan. Sehingga, pemerintah diminta kembali mengalokasikan anggaran subsidi pangan. Hal itu disampaikan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyusul diterbitkannya peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tata cara pemberian jaminan pemerintah untuk kredit pangan. Secara bisnis, skema kredit tentu akan mendorong harga jual pangan khususnya beras menjadi lebih mahal. DPD, kata Sultan, memaklumi desain skema kredit ini dilatarbelakangi oleh faktor keuangan Bulog yang semakin terbebani oleh penugasan pemerintah. Namun subsidi bunga kredit pangan tidak akan banyak berdampak pada upaya pengendalian inflasi pangan. Menurut Sultan, pemberlakuan sistem Kredit Pangan tersebut tidak hanya akan membebani Bulog, tapi juga masyarakat. Kondisi keuangan Bulog yang sulit akibat melaksanakan penugasan pemerintah, harusnya diselesaikan dengan skema PMN atau pemberian kompensasi oleh pemerintah melalui subsidi pangan. "Pemerintah sebaiknya kembali mengalokasikan anggaran subsidi pangan yang sejak 2017 dihapus dalam pagu APBN. Subsidi ketahanan pangan kita masih sangat kecil dibandingkan subsidi energi dan infrastruktur", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Sabtu (8/4). Sebagai produk pangan pokok bagi hampir 100 persen masyarakat, kata Sultan, sudah saatnya tata niaga beras benar-benar dikontrol oleh negara melalui institusi pangan yang ada. Karena Bulog tidak akan pernah mampu bersaing dengan korporasi penggilingan padi swasta di setiap sentra produksi beras nasional. "Kami mengapresiasi saat ini banyak pemerintah daerah yang berinisiatif mengalokasikan APBD untuk mensubsidi pangan kepada masyarakat. Tapi kebijakan tersebut biasanya hanya bersifat sementara", ujarnya. Kebijakan subsidi bunga kredit pangan ini bukan pertama kali dilakukan. Tahun lalu pemerintah juga meneken aturan yang sama melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 mengatur pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan pangan pemerintah (CPP). "Namun kita bisa melihat sendiri situasi tata niaga yang mendorong kenaikkan inflasi pangan pokok. Artinya, skema subsidi bunga kredit pangan sudah tidak relevan untuk dilakukan oleh pemerintah", tutupnya. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbarunya mengatur jaminan pemerintah untuk kredit pangan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam PMK No. 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan regulasi teranyar tersebut akan diatur melalui mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman yang nantinya diperlukan untuk penguatan stok CPP.[Lin]

Topik:

DPD Subsidi Pangan

DPD Minta Pemerintah Kembali Alokasikan Anggaran Subsidi Pangan

Berita Sebelumnya

DPR Minta Bank Permudah Syarat Pinjaman

Berita Selanjutnya

Soimah Ngaku Didatangi Petugas Pajak Bawa Debt Collector, Ini Kata Kemenkeu

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K