Diminta Bayar Utang Rp 16 T ke Bulog, Sri Mulyani: Setelah Audit

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berjanji akan membayar utang Rp16 triliun ke Bulog, setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai.

"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," tambahnya.

Menurut Sri Mulyani, operasi Bulog tidak akan terganggu meskipun pemerintah memiliki utang sebesar Rp 16 triliun. Selama operasi pasar, anggaran impor beras Bulog diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu, kata wanita yang akrab disapa Ani tersebut

Pemerintah ternyata punya hutang ke Perum Bulog senilai belasan triliun. Tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan pemerintah.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa  Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Menteri Keuangan (Menkeu) melunasi tagihan sebesar Rp16 triliun.

"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga kepada Wartawan usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun. (Ran)