Mentan Gelontorkan Dana Rp 10 Miliar untuk Sektor Pertanian Sumbar yang Terdampak Bencana

Agam, MI - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa Kementeriannya akan menggelontorkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk membantu sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). 

"Pertama kami menyampaikan duka mendalam bagi korban. Saya sudah terima laporan sekitar 450 hektare sawah alami puso serta 1.600 tanaman rusak. Kami anggarkan bantuan segera senilai Rp10 miliar," katanya saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Agam, Sabtu (18/52024). 

Mentan didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Andri Warman serta Komandan Kodim 0304 Agam dan Kapolresta Bukittinggi mengelilingi persawahan warga di Desa Bukik Batabuah yang rusak total diterjang aliran air banjir lahar dingin Gunung Marapi.

"Selain Rp10 miliar untuk puso. Kami upayakan berikan bantu juga berupa benih gratis, pupuk, alat mesin pertanian. Total bisa hingga Rp20 miliar digeser ke Sumatera Barat," kata Mentan.

Ia menegaskan, anggaran yang sudah ditetapkan itu harus segera ditindaklanjuti oleh kepala dinas pemerintah daerah setempat agar bisa digunakan secepatnya.

"Sumatera Barat saat ini perlu perhatian dan penanganan khusus sesegeranya. Rencana kerja Kementan RI pun yang awalnya ke China kami tunda dan arahkan ke sini," kata dia.

Mentan mengatakan lokasi sawah warga secara teknis akan dibangun kembali. Ia secara spontan meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sumbar untuk memimpin proyek perbaikan sawah dan pertanian warga.

"Selesaikan paling lama satu bulan sudah dikerjakan, kalau bisa dalam dua minggu. Maksimalkan, kasihan warga petani kita, saya support," kata Amran.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengucapkan atas perhatian besar dari Mentan Amran dan menyatakan dalam waktu pendek seluruh pendataan pertanian terdampak diselesaikan.

"Alhamdulillah bantuan untuk warga Sumatera Barat di sektor pertanian. Pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan bupati daerah terdampak dalam pendataan dan hal yang dibutuhkan," pungkasnya.