Ojol Dilarang 'Minum' Pertalite

Jakarta, MI - Driver ojek online atau ojol terus mengeluhkan order yang sudah sulit didapat, sampai harus menanggung pengeluaran yang semakin besar.
Parahnya, mereka akan dilarang menggunakan atau 'meminum' Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi seperti Pertalite. 

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan itu belum final. Pemerintah katanya masih mengkaji skema penyaluran BBM subsidi. "Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan".

"Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Bahlil mengaku sudah melaporkan skema penyaluran subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Saat ini dia masih menunggu data keluarga penerima subsidi energi baik listrik dan BBM yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam BLT tersebut katanya sudah mencakup subsidi listrik dan BBM.

"Di situ kita akan dorong agar penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk membayar listrik dan sebagian untuk membayar kompensasi daripada BBM," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakil Rakyat (DPR) RI, Sartono Hutomo meminta Pemerintah agar tak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk menyetop BBM bersubisdi Pertalite kepada para pengemudi driver ojol itu.

"Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. Bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari".

"Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat)," kata Sartono kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Sartono menuturkan, peran Strategis Ojek Online (ojol) saat ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (pekerjaan real). Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung UMKM, serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Apalagi, mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha (besar) tanpa melihat konteks ini akan tidak tepat.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dampak Ekonomi dan Sosial jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi, akan ada dampak besar pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol.

Oleh karena itu, Sartono menilai, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang.

"Kami di DPR RI, akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun".

'Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan," imbuhnya.