Pemangkasan Anggaran BNPB Disorot, Komisi VIII DPR: Efisiensi yang Tak Masuk Akal!

Jakarta, MI - Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seharusnya dinaikkan dua kali lipat pada 2025 justru dipangkas hingga mencapai 43%. 

Pemangkasan ini mendapat sorotan tajam, mengingat lembaga yang menangani bencana tersebut hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp800 miliar, yang sebelumnya sebesar Rp1,4 triliun.

Anggota Komisi VIII DPR RI, I  Ketut Kariyasa Adnyana mengaku miris dengan efisiensi anggaran BNPB yang dinilai tidak masuk akal. Padahal, BNPB memiliki peran yang sangat penting di wilayah Indonesia yang rawan bencana. 

“Lembaga setingkat nasional, anggaran dari yang tadinya Rp1,4 triliun menjadi Rp800 miliar, ini sesuatu yang saya kira tidak masuk akal,” ungkap Ketut Kariyasa dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan BNPB, Kamis, (6/2/2025). 

Ia menyampaikan bahwa, Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tertinggi nomor dua di dunia. Mulai dari bencana hidrometeorologi, geologi, hingga bencana vulkanologi mengintai berbagai daerah di Indonesia. 

Ketut Kariyasa menambahkan, anggaran BNPB seharusnya ditingkatkan dua kali lipat pada 2025. Sehingga upaya mengoptimalkan penanggulangan bencana di berbagai daerah bisa dilakukan maksimal.  

“Saya membayangkan waktu covid-19 sudah saya anggap paling berat untuk mengelola dana APBN. Tapi sekarang ternyata jauh lebih berat. Ketika situasi normal, ini kok malah terjadi pengurangan begitu beratnya,” jelasnya. 

Dia berharap Komisi VIII dapat berupaya keras untuk memastikan BNPB mendapatkan anggaran yang memadai demi kepentingan masyarakat. 

“Kita harus meyakinkan dulu, dari menteri keuangan dan sebagainya, kemudian harus kita yakinkan bahwa ini penting sekali. Jangan dikit-dikit menyetujui. Nanti ujung-ujungnya, tahun ini, tahun depan dikurangi lagi,” pungkasnya.