Dari Dana Bansos Rp 500 T hanya Separuh Tepat Sasaran, Entah Siapa yang Salah!

Jakarta, MI - Dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun, hanya separuh saja yang tepat sasaran. Demikian disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, melalui unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/2/2025).

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dikutip Monitorindonesia.com, Jumat malam.

Menurut Luhut ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Seperti, data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Atas hal itu, Luhut bertemu dengan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos dan memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

"Langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE. Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat."

"Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," jelas Luhut.

Luhut menerangkan pemerintah juga menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. 

Upaya ini menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan, GovTech yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus mendatang.

"Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan."

"Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," imbuh Luhut.