Prabowo Tak Main-Main! Eksportir yang Langgar Aturan DHE Baru akan Diberi Sanksi

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan eksportir agar mematuhi aturan baru pemerintah terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri. Eksportir yang tidak mengikuti aturan ini akan dikenakan sanksi.

Dalam konferensi pers yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/2/2025), prabowo menjelaskan bahwa pemerintah kini mewajibkan penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia hingga 100%, dengan jangka waktu 12 bulan setelah penempatan.

Prabowo menyampaikan bahwa melalui kebijakan yang akan dimulai per 1 Maret 2025 ini bakal menangguhkan pelayanan ekspor bagi eksportir yang tak menerapkan penempatan DHE.  

“Telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini," kata Prabowo.

Presiden mengungkapkan, dirinya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dalam regulasi terbaru ini, masa penempatan DHE dalam sistem keuangan domestik diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun.

Selain itu, persentase retensi bagi eksportir dalam menyimpan DHE dari Sumber Daya Alam (SDA) juga meningkat, dari minimal 30% menjadi 100%.

Penempatan DHE SDA dilakukan dalam rekening khusus di dalam negeri, hal ini diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor di atas US$250.000 per tahun. 

Meskipun harus disimpan selama 1 tahun, eksportir masih bisa menggunakannya untuk kebutuhan operasional. Dengan kebijakan tersebut, Prabowo yakin cadangan devisa di Indonesia akan bertambah hingga US$ 80 miliar selama 2025. 

"Dengan langkah ini, pada 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak US$80 miliar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret," tandasnya.