Prabowo Umumkan Delapan Kebijakan untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2025

Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dalam pengumuman yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan kebijakan pro-rakyat guna memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024,” ujar Prabowo.

Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

Keempat, stimulus Ramadan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadan dan Idulfitri 2025.

Kelima, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

Kebijakan keenam berfokus pada peningkatan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan ketujuh berkaitan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terakhir, kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

"Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan," ucap Prabowo.

Perkuat Daya Saing Nasional

Selain menerapkan kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.

“Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN,” paparnya.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan sejumlah kebijakan strategis yang disiapkan pemerintah, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE SDA, serta pembentukan bank emas.

“Kita akan bentuk bank emas jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia, jadi emas kita banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia insyaallah kita akan resmikan tanggal 26 Februari,” ungkap Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa di tingkat global, Indonesia juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatkan menyelesaikan kerja sama kita Indonesia-EU CEPA,” bebernya.