Defisit APBN Tembus Rp 104 Triliun per Maret, Di Mana Jurus Sri Mulyani?

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga 31 Maret telah mencapai Rp 104,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun ini, yakni sebesar Rp 616,2 triliun.

Meski tampak signifikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa posisi defisit saat ini masih tergolong wajar dan terkendali, mengacu pada Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, yang menetapkan batas defisit sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai catatan, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen terhadap PDB.

"2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun," kata Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (9/4/2025).

Pendapatan Negara Masih Jauh dari Target

Defisit dalam APBN 2025 hingga akhir Maret sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya pendapatan negara. Sepanjang triwulan pertama tahun ini, total penerimaan negara baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau sekitar 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Kontribusi terbesar masih datang dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.

Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 115,9 triliun hingga akhir Maret 2025. Jumlah ini setara 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun, menjadikannya salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.

Belanja Negara Mulai Mengalir, Tapi Masih di Bawah Target

Dari sisi pengeluaran, total belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun, atau setara 17,1 persen dari total pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Pengeluaran ini terbagi dalam dua komponen utama, yaitu belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Untuk belanja Pemerintah Pusat sendiri, realisasinya mencapai Rp 413,2 triliun, atau sekitar 15,3 persen dari total anggaran sebesar Rp 2.701,4 triliun.

Komponen ini mencakup Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun (16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp 217,1 triliun (14,1 persen dari pagu Rp 1.541,4 triliun).

Sementara itu, Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp 207,1 triliun atau 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun. Realisasi transfer ini penting, karena berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.

Keseimbangan Primer Masih Positif, Tapi masih rawan

Meski APBN mencatat defisit cukup besar, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa keseimbangan primer, yakni selisih antara pendapatan dan belanja negara tanpa memasukkan komponen bunga utang masih menunjukkan surplus sebesar Rp 17,5 triliun.

Dengan kata lain, secara operasional, negara masih mampu menutup pengeluarannya tanpa harus menambah beban bunga utang secara langsung.

Namun, angka surplus tersebut sebenarnya merupakan deviasi dari target keseimbangan primer yang justru direncanakan berada dalam kondisi defisit sebesar Rp 63,3 triliun.

Artinya, kondisi fiskal saat ini masih terbilang cukup solid. Namun, potensi tekanan tetap terbuka apabila belanja negara meningkat atau pendapatan tidak tumbuh sesuai target.

Untuk menutup defisit yang sudah terjadi, pemerintah telah mulai mengucurkan pembiayaan anggaran. Per akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan mencapai Rp 250 triliun, atau setara 40,6 persen dari total kebutuhan pembiayaan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun.

"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan," tutupnya.