Koperasi Desa Merah Putih Butuh Rp400 T, Ini Sumber Dananya!

Jakarta, MI - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, realisasi target pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) membutuhkan pendanaan jumbo hingga Rp400 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan pendanaan sebesar Rp5 miliar per koperasi.

"Kalau misalnya 80 ribu [koperasi] x Rp5 miliar itu Rp400 triliun. Soal dana nanti yang lebih baik ngomong Pak Menteri Keuangan sama BUMN," kata Budi Arie, Kamis (10/4/2025).

Pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan multi-sumber untuk mendukung program  ini. Di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, hingga dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau biasa disebut bank BUMN.

Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

"Pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih dibebankan pada: APBN,APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tercantum dalam Inpres, dikutip Kamis (10/4/2025).

Prabowo juga memberikan instruksi kepada Menteri BUMN untuk memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (skema executing).

Sebagai catatan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap seluruh hasil produksi petani dan masyarakat desa, sehingga menjamin harga jual yang adil. Selama ini, harga sering ditekan oleh praktik tengkulak yang merugikan petani. Dengan koperasi, pemerintah meyakini petani akan semakin sejahtera karena panennya mendapat harga yang layak.

Tak hanya itu, koperasi juga akan berperan sebagai sarana simpan pinjam bagi petani dan masyarakat desa. Hal ini bisa mencegah mereka terjebak dengan pinjaman online atau rentenir yang menetapkan bunga tinggi; bahkan sulit untuk terlunasi.