Harga Beras Tembus di Atas HAP, Pemerintah Fokus Benahi di 214 Kabupaten/Kota

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tingginya harga beras di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan, terdapat 214 kabupaten/kota yang harga berasnya masih bertengger di atas harga acuan pemerintah (HAP). Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding wilayah yang mencatat penurunan harga.

"Masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” katanya dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri yang digelar pada Selasa (2/9/2025).

Meski begitu, Tito menyebut ada tanda positif di lapangan. Jumlah daerah yang mencatat penurunan harga beras perlahan meningkat. Jika pekan lalu hanya 51 kabupaten/kota yang mengalami penurunan, kini bertambah menjadi 58 kabupaten/kota.

“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Tito.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah kabupaten/kota turun harga beras merupakan sinyal positif dari program intervensi stabilisasi pangan yang terus digalakkan pemerintah seperti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan beras.

Tercatat hingga 1 September 2025, distribusi beras SPHP telah terealisasi sebanyak 303,18 ribu ton atau 20,21 persen. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juni–Juli 2025 tercatat mencapai 360,47 ribu ton, atau setara dengan 98,61 persen.

"Kami juga memperluas jangkauan GPM yang hingga kini sudah digelar 7.540 kali di 461 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Langkah ini terbukti membantu masyarakat mengakses pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya.