Resmi Dimulai, Rapimnas Kadin 2025 Fokus Perluas Lapangan Kerja

Jakarta, MI - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 resmi dibuka di Park Hyatt Jakarta pada Senin (1/12/2025). Tahun ini, Rapimnas diwarnai pesan optimisme di tengah arah perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa Rapimnas tidak hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi momentum untuk menyebarkan keyakinan bahwa dunia usaha Indonesia tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global.

Ia menekankan pentingnya kekompakan pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang lebih kuat. Menurut Anindya, kerja sama erat kedua pihak menjadi kunci dalam memperluas lapangan kerja, yang menjadi fokus utama Kadin pada 2025.

“Kita ingin menyebar optimisme. Optimisme di tengah tantangan yang begitu banyak, baik global maupun domestik, untuk bergotong-royong memperluas lapangan kerja. Karena ujungnya itulah yang bisa meningkatkan perekonomian ke 5 persen, 6 persen, 7 persen, dan 8 persen,” kata Anindya.

Ia menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan Kadin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara yang mandiri. Menurutnya, dunia usaha saat ini memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

“Untuk teman-teman yang menjadi anggota Kadin, kita mesti berbangga karena kita mempunyai kesempatan untuk berkontribusi sangat besar, dan sangat dibutuhkan pada saat ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Anindya juga menjelaskan struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terdiri dari konsumsi domestik, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan. Konsumsi domestik disebutnya mencapai 57 persen, sementara investasi berkontribusi 28 persen.

"Jadi dua hal ini saja sudah 85 persen. Ini ada di pundak kita semua. Nah bagaimana kita menggerakkan bersama pemerintah, inilah esensi daripada hari ini," tutur Anindya.

Ia menjelaskan bahwa dunia usaha dan pemerintah harus bergerak seiring, layaknya dua kuda yang menarik gerbong perekonomian nasional. Pemerintah berperan sebagai kuda pertama melalui kebijakan, sementara sektor usaha menjadi kuda kedua yang mendorong kegiatan ekonomi di lapangan.

“Tentu 15 persen terakhir baik dari sisi belanja modal pemerintah maupun perdagangan tetap sangat penting karena ini yang memulai mesin ekonomi berjalan,” imbuhnya.

Anindya juga menekankan bahwa Kadin memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan hingga tingkat daerah. Ia mengakui bahwa sebagian kebijakan sudah berjalan efektif, namun beberapa lainnya masih membutuhkan sosialisasi dan pendampingan.

“Tugas Kadin juga di sini adalah memastikan turunan dari kebijakan di atas itu sampai ke daerah,” pungkasnya.