Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Langkah ini bisa diambil jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui batas aman 3%.
Sebagai bendahara negara, Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi risiko atau stress test terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92/barel rata-rata per tahun.
Lonjakan harga tersebut diperkirakan bisa terjadi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Dari hasil simulasi itu, pemerintah memperkirakan defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.
"Kami sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke US$92/barel, apa dampaknya ke defisit? [akan] naik ke 3,6%-3,7% kalau enggak salah, dari PDB, itu kalau kita enggak ngapa-ngapain," ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (6/3/2026).
Untuk menahan potensi pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran di sejumlah program, termasuk MBG.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan menyentuh anggaran utama program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Ia menjelaskan, efisiensi lebih difokuskan pada komponen belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” tuturnya.
Selain program MBG, pemerintah juga membuka kemungkinan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years atau dapat digeser ke tahun berikutnya. Purbaya mencontohkan sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berpotensi dijadwalkan ulang, seperti pembangunan jembatan maupun fasilitas pendidikan.
“Misalnya di Kementerian PU, mungkin ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan. Macam-macam program yang mereka punya kan, jembatan, ada sekolah,” ucap Purbaya.
Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran program MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp335 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang. Nilai ini meningkat tajam dibandingkan 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan sasaran sekitar 17,9 juta penerima.
