APBN 2026 Terjepit dari Dua Arah: Beban Utang dan Lonjakan Harga Minyak

Jakarta, MI - Kondisi fiskal Indonesia pada 2026 dinilai semakin sempit dan memprihatinkan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp695 triliun atau sekitar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun di balik angka tersebut, struktur fiskal menunjukkan tekanan yang semakin nyata.

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menilai salah satu sumber tekanan terbesar berasal dari beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan menembus Rp600 triliun.

"Beban bunga utang pemerintah diperkirakan menembus Rp600 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 19 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar 22 persen dari penerimaan perpajakan," ujar Anthony dalam keterangannya, Senin (10/3/2026).

Menurut dia, rasio tersebut sudah berada pada tingkat yang cukup tinggi dan secara struktural dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan total pendapatan negara pada 2026 sekitar Rp3.153 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sekitar Rp2.693 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp455 triliun.

Anthony menilai APBN 2026 ditetapkan dengan asumsi cukup optimistis. Bahkan dapat dikatakan terlalu optimistis. 

Selain itu, tekanan terhadap fiskal juga datang dari berbagai program pengeluaran besar yang bersifat rigid. Subsidi mencapai Rp318,9 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi sekitar Rp108,8 triliun. Selain itu, juga ada “sibsidi gizi” program makan bergizi gratis yang nilainya mencapai sekitar Rp335 triliun. 

"Total dari ketiga komponen pengeluaran tersebut—bunga utang, subsidi, dan program makan bergizi—mendekati 40 persen dari pendapatan negara. Setelah dikurangi belanja operasional pemerintahan, ruang fiskal yang tersisa untuk belanja produktif menjadi sangat terbatas," katanya.

"Dalam kondisi seperti ini, APBN menjadi sangat rentan terhadap kejutan eksternal," tambahnya.

Lonjakan Harga Minyak dan Risiko Fiskal

Anthony menilai Konflik geopolitik di Timur Tengah, terutama eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran—telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga melampaui 100 dolar AS per barel. Sementara itu, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya 70 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak global berpotensi cepat merambat ke perekonomian domestik melalui kenaikan biaya energi, logistik, dan produksi. Inflasi berpotensi meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan aktivitas ekonomi ikut tertekan.

Dalam kondisi tersebut, penerimaan pajak berpotensi tidak mencapai target. Di saat yang sama, tekanan terhadap belanja subsidi justru akan meningkat.

"Kondisi ini pada akhirnya membawa pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis," ucap Anthony.

Ia menambahkan, jika harga produk (bersubsidi) dipertahankan melalui peningkatan subsidi, beban APBN akan membengkak. Namun, jika harga produk (bersubsidi) dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat—terutama kelompok berpendapatan rendah—akan semakin besar.

Menurut Anthony, kedua pilihan tersebut sama-sama mengandung risiko ekonomi dan politik.

Dalam skenario yang lebih buruk, misalnya jika konflik geopolitik berlangsung lama dan harga minyak tetap tinggi, kombinasi antara penerimaan negara yang melemah dan meningkatnya belanja subsidi dapat mendorong defisit fiskal melebar hingga sekitar Rp1.100 triliun, atau lebih dari 4 persen PDB, melampaui batas defisit 3 persen PDB yang diatur dalam undang-undang.

Pilihan Kebijakan yang Serba Dilematis

Anthony menilai, untuk menjaga disiplin fiskal, pemerintah mempunyai beberapa pilihan kebijakan yang serba pahit dan dilematis.

Pertama adalah melakukan rasionalisasi belanja, termasuk kemungkinan mengurangi program yang dampak ekonominya relatif terbatas terhadap pertumbuhan jangka pendek. 

"Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis berpotensi menjadi salah satu kandidat kuat untuk dipertimbangkan kembali atau bahkan dihapus (sementara). Namun pertanyaannya tentu saja, apakah langkah tersebut dimunkinkan secara politik?" kata dia.

Pilihan kedua, lanjut dia, adalah membiarkan kenaikan harga energi dan pangan ditanggung oleh masyarakat dengan tidak menambah subsidi. Konsekuensinya jelas, daya beli masyarakat akan melemah, dan risiko kenaikan kemiskinan tidak dapat dihindari. 

Pilihan ketiga adalah memperlonggar batas defisit fiskal, misalnya dengan menaikkan ambang batas menjadi 4 atau bahkan 5 persen dari PDB. Tetapi, langkah ini juga membawa risiko yang tidak kecil. Persepsi pasar terhadap disiplin fiskal Indonesia dapat melemah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penurunan peringkat utang negara. Dampaknya bisa memicu arus keluar modal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan kenaikan inflasi.

Dengan berbagai kondisi tersebut, ia menilai hampir semua opsi kebijakan yang tersedia saat ini memiliki konsekuensi yang cukup berat.

Menurutnya, situasi yang berkembang saat ini semakin menegaskan bahwa struktur fiskal Indonesia semakin sempit dan semakin rentan terhadap guncangan eksternal.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, disiplin fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola fiskal (prudent) menjadi semakin penting. 

"Pemerintah harus bijak dalam pengambilam keputusan yang dilematis tersebut secara cermat, untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah," imbuhnya.

Anthony menambahkan, semakin sempitnya ruang fiskal membuat kualitas keputusan kebijakan menjadi jauh lebih menentukan.