Menkeu Purbaya: APBN Februari 2026 Alami Defisit Rp135,7 Triliun

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan angka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun hingga Februari 2026 atau 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Purbaya, angka tersebut masih sesuai dengan desain fiskal pemerintah dalam APBN 2026.

"Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih dalam koridor desain APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah memang merancang APBN 2026 dalam kondisi defisit. Hal ini dilakukan agar belanja negara dapat digelontorkan lebih cepat pada awal tahun untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian.

Menurutnya, strategi ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang sempat mencatat surplus.

“Belanja pemerintah sengaja dipercepat di awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian lebih terasa dan merata sepanjang tahun,” jelasnya.

Meski mengalami defisit, kinerja fiskal hingga akhir Februari 2026 dinilai tetap kuat. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun, atau 11,4% dari target APBN 2026, serta tumbuh 12,8% secara tahunan atau year on year (yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang masih solid. 

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun, atau sekitar 12,8% dari pagu APBN 2026. Angka ini meningkat 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut difokuskan untuk:

• Mendukung program prioritas pemerintah
• Menjaga daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun

Sdangkan keseimbangan primer juga mencatat defisit Rp35,9 triliun, sekitar 40% dari target APBN.

Purbaya menegaskan, secara keseluruhan kinerja APBN tetap terjaga. 

"Kombinasi antara pendapatan yang tumbuh positif, percepatan belanja negara, dan defisit yang masih terkendali menunjukkan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Purbaya.