Belanja K/L Naik 85%, Menkeu Purbaya Ungkap Penyebabnya

Jakarta, MI - Realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat melonjak pada awal 2026. Kementerian Keuangan melaporkan belanja K/L telah mencapai Rp155 triliun hingga Februari 2026, atau meningkat sekitar 85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi lonjakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemerintah memang sedang mendesain anggaran belanja yang merata sepanjang tahun. 

Menurutnya, pada awal tahun ini pemerintah secara khusus mendorong K/L untuk mempercepat realisasi belanja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Karena sekarang didesain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun kami dorong untuk belanja lebih cepat daripada tahun lalu,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (13/3/2026). 

Di sisi lain, Purbaya membantah anggapan bahwa lonjakan belanja K/L terjadi karena jumlah kementerian yang lebih banyak pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak [bukan karena kabinet gemuk],” ucapnya. 

Dalam paparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2026, realisasi belanja K/L sebesar Rp155 triliun tersebut setara dengan 10,3% dari total pagu belanja APBN yang mencapai Rp1.510,5 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L juga mencatat pertumbuhan, realisasinya mencapai Rp191 triliun, tumbuh 49,4% secara tahunan dan setara 11,7% dari pagu APBN yang sebesar Rp1.639,2 triliun.

Secara keseluruhan, belanja negara hingga 28 Februari 2026 telah menembus Rp493,8 triliun, atau meningkat 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 346,1 triliun, serta transfer ke daerah Rp 147,7 triliun. Dengan kondisi tersebut, APBN mengalami defisit 0,53% pada Februari 2026.

Sementara itu, pendapatan negara hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp358 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 493,8 triliun. Pendapatan ini tumbuh 12,8% secara tahunan (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, APBN masih mencatatkan defisit sekitar Rp135 triliun, atau setara 0,53% terhadap PDB.