Konflik Lahan Batam Bikin Purbaya Emosi di Sidang Debottlenecking

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat terpancing emosi saat memimpin sidang debottlenecking yang membahas hambatan investasi di Indonesia pada Jumat (13/3/2026). Ketegangan muncul ketika rapat memasuki agenda ketiga yang menyinggung konflik pengelolaan lahan di Batam yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan penyelesaian.

Purbaya menilai persoalan yang dihadapi PT Galang Bumi Industri tidak hanya terkait perizinan. Ia menyebut masalah tersebut lebih rumit karena melibatkan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan lahan di wilayah tersebut. 

"Kalau yang ketiga kan marah-marah. Saya juga baru lihat. Itu sebetulnya bukan masalah izin saja. Kalau izin saja kan gampang," kata Purbaya kepada wartawan usai rapat di Jakarta.

Menurutnya, terdapat persoalan struktural mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola lahan di kawasan tersebut, apakah berada di bawah BP Batam atau pihak lain.

Ia juga mempertanyakan kejelasan arah kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar ketidakpastian tersebut tidak terus menghambat investasi.

"Kalau BP Batam mau ambil alih ya biar saja, selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya kebijakan Anda apa?" kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa pihak terkait telah meminta waktu sekitar dua minggu untuk merumuskan sikap pemerintah terkait konflik pengelolaan lahan di Batam tersebut.

"Mereka minta waktu dua minggu, suruh clear, sehingga kita tidak berlarut-larut. Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi yang pemerintah ambil bisa dijalankan dengan baik," ungkapnya.

Sidang debottlenecking yang dipimpin Purbaya membahas tiga agenda utama yang selama ini dinilai menjadi penghambat investasi dan operasional sejumlah perusahaan besar di Indonesia.

Agenda pertama menyangkut kendala yang dialami PT Samator Indo Gas Tbk terkait proses perizinan impor di Kementerian Perdagangan. Purbaya menyebut barang perusahaan tersebut telah tiba di Indonesia, namun izin dari kementerian terkait belum terbit.

"Samator juga ada sedikit masalah di perizinan, di mana barangnya sudah datang tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat," jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut akan segera ditangani. Pemerintah, kata dia, akan mengirim tim untuk berkoordinasi dengan Kemendag guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

"Saya pikir sebelum Senin juga selesai. Nanti kita kirim tim ke sana untuk diskusi dengan Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Kemudian, agenda kedua membahas lamanya proses pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Purbaya menilai proses sertifikasi yang dapat memakan waktu lebih dari satu tahun terlalu lama bagi dunia usaha.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perindustrian memberikan kejelasan mengenai standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) dalam proses penerbitan SNI.

"SLA-nya belum terlalu clear berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat kan rata-rata setahun lebih. Harusnya kelamaan itu," pungkasnya.