Anthony Budiawan: Menkeu Purbaya Sebaiknya Tidak Over-reaktif Terhadap Pendapat Pengamat

Jakarta, MI - Konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ekonomi dunia dapat menekan stabilitas ekonomi domestik, mulai dari sektor fiskal hingga nilai tukar rupiah.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan kondisi ekonomi nasional akan ikut terpengaruh oleh ketidakpastian yang terjadi di tingkat internasional.

"Konflik di Timur Tengah mengguncang dunia. Ekonomi global menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Indonesia tidak hidup dalam ruang isolasi—ekonomi domestik juga akan terdampak dan tertekan," kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Kamis (2/4/2026).

Ia menilai dampak dari konflik tersebut tidak bisa dianggap ringan karena berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan moneter Indonesia. Bahkan, nilai tukar rupiah sempat tembus Rp17.000 per dolar AS.

Anthony menjelaskan konflik yang melibatkan Iran telah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia secara signifikan. 

"Konflik Iran telah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia secara signifikan, termasuk produk turunannya yang menjadi bahan baku industri, seperti plastik, tekstil, pupuk, dan berbagai produk lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kelangkaan pasokan lebih berbahaya dari kenaikan harga. Ketika pasokan terganggu, sektor riil berisiko tersendat dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

"Kelangkaan pasokan jauh lebih berbahaya dibanding sekadar kenaikan harga. Ketika sektor riil tersumbat, ancaman PHK menjadi nyata. Tekanan inflasi hampir tak terelakkan," tambahnya.

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen.

Anthony menyebut, sebagian besar pengamat ekonomi di Indonesia memiliki pandangan serupa: ekonomi nasional ke depan berpotensi memburuk, serta menghadapi tantangan berat, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil. Mereka memperkirakan dampak konflik Iran dapat memicu pelebaran defisit fiskal melewati ambang batas 3 persen serta depresiasi tajam nilai tukar rupiah akibat arus keluar modal (capital outflow)—investor asing beralih ke aset safe haven.

"Dalam situasi seperti ini, kontribusi pemikiran dari para pengamat—akademisi maupun praktisi—menjadi sangat penting. Mereka mencoba mempelajari dampak negatif konflik terhadap ekonomi Indonesia," tutur Anthony.

Kritik terhadap Respons Pemerintah

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyikapi berbagai pandangan dari para ekonom tersebut secara terbuka. 

"Seharusnya, pemerintah memberi apresiasi terhadap berbagai pandangan tersebut. Analisis yang dinilai kurang tepat dapat diabaikan. Tetapi, pandangan yang masuk akal dapat dipelajari lebih dalam untuk mencari solusi kebijakan yang tepat," ucapnya.

Ia juga menyoroti respons Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan yang dinilai kurang simpatik terhadap sejumlah pandangan dari para pengamat ekonomi. 

"Sayangnya, respons Menteri Keuangan Purbaya terhadap sejumlah pandangan tersebut justru terkesan tidak simpatik, bahkan cenderung arogan. Pernyataan seperti, “mereka tidak tahu apa-apa, mereka harus belajar lagi, saya kan PhD”, tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik, terlebih menteri," ungkapnya.

Perdebatan Ekonomi Hal yang Wajar

Di sisi lain, Anthony mengakui terdapat pula sejumlah pengamat yang berpandangan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap dalam kondisi stabil. Menurutnya, perbedaan pendapat seperti ini merupakan hal yang wajar dalam ilmu ekonomi, bahkan sering terjadi di tingkat global.

Ia mencontohkan perdebatan antara ekonom John Maynard Keynes dari Cambridge University dan Friedrich von Hayek dari London School of Economics. Meski berlangsung sengit, perdebatan tersebut justru memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi.

Anthony menegaskan, tidak ada satu pun pandangan yang sepenuhnya benar atau salah. Masing-masing mazhab memiliki relevansi dalam konteks dan kondisi tertentu. 

"Teori Keynes terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca-perang dunia kedua melalui intervensi pemerintah dan defisit anggaran. Sebaliknya, pemikiran Hayek berperan dalam mengatasi resesi dan stagflasi pada era 1980-an," jelasnya.

Dalam konteks perdebatan tersebut, Anthony menilai Menkeu purbaya menempatkan dirinya pada kelompok yang optimistis, dengan pandangan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik dan tidak perlu dikhawatirkan.

Ia menambahkan, untuk mendukung pendapatnya, Menkeu merujuk sejumlah indikator pada bulan Januari dan Februari 2026 yang dinilainya ekonomi sedang berada dalam fase ekspansif.

Salah satu indikator yang digunakan adalah Purchasing Managers’ Index (PMI), dengan nilai 52,6 pada Januari dan 53,8 pada Februari. Secara umum, PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas ekonomi yang ekspansif.

Namun demikian, Anthony mengingatkan bahwa indikator tersebut hanya menggambarkan kondisi ekonomi pada saat survei dilakukan.

"Tetapi, perlu diingat, indikator tersebut hanya mencerminkan kondisi sesaat, sewaktu survei dilakukan, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi ekonomi sepanjang tahun," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anthony juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dijadikan rujukan pemerintah berasal dari periode sebelum munculnya gejolak baru di tingkat global. Menurutnya, pada Januari-Februari 2026 konflik Iran belum terjadi.

"pada periode Januari–Februari 2026, konflik Iran belum terjadi. Dengan munculnya konflik tersebut, lanskap ekonomi global dan domestik berpotensi berubah secara signifikan," ucapnya.

"Di sinilah letak kelemahan utama argumentasi Menteri Keuangan: penggunaan indikator jangka pendek (soft data) untuk merepresentasikan prospek tahunan, tanpa mempertimbangkan shock eksternal yang baru muncul," sambungnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa faktor musiman juga perlu diperhitungkan. Pada Februari 2026, aktivitas ekonomi memang cenderung meningkat karena sudah memasuki bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri.

Anthony juga menyinggung data historis PMI yang menunjukkan bahwa indeks pada awal tahun sering kali berada pada level tinggi, namun tidak selalu berlanjut.

"Pada 2024, PMI Januari–Maret mencapai puncaknya di 54,2, tetapi kemudian turun ke bawah 50 (kontraksi) selama lima bulan berturut-turut mulai Juli hingga November," terangnya.

Pola serupa juga terjadi pada 2025, penurunan bahkan lebih tajam. Setelah mencatat level tinggi pada awal tahun, PMI pada April anjlok ke angka 46,7, padahal pada Februari masih berada di level 53,6.

Anthony mengatakan, pola tersebut menunjukkan bahwa indikator jangka pendek seperti PMI tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk prediksi jangka panjang.

Ia juga mencatat, pada 2026 penurunan indeks PMI terjadi lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Maret, PMI hanya berada di level 50,1—nyaris stagnan—meskipun berada dalam periode puncak aktivitas ekonomi perayaan Idul Fitri. 

"Hal ini mengindikasikan kemungkinan kontraksi dapat terjadi pada bulan-bulan berikutnya," imbuhnya.

"Point ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para pengamat, yang kemudian dilabelkan sebagai pengamat pesimis: yaitu, prediksi ke depan, bukan membaca data historis," tuturnya.

Namun, Kata dia, respons Menteri Keuangan justru menjawab prediksi ke depan tersebut dengan data masa lalu, yakni indikator pada Januari dan Februari, yang tidak sepenuhnya relevan untuk memprediksi kondisi ke depan.

"Dengan kata lain, terjadi ketidaksambungan dalam diskursus: pengamat berbicara mengenai future outlook, sementara respons pemerintah bertumpu pada backward-looking indicators," Pungkasnya.