Rugi Bertahun-tahun, Pengamat Nilai Garuda Indonesia Layak Dipailitkan

Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sudah layak dipailitkan karena terus mengalami kerugian dan menjadi beban bagi keuangan negara.

Menurutnya, secara ekonomi langkah tersebut cukup realistis, mengingat Garuda telah merugi terus menerus selama 10 tahun terakhir dan terus bergantung pada suntikan dana dari APBN. 

"Kondisi ini dinilai tidak sehat karena tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan," ujar dia kepada Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026)

Bahkan, dia membandingkan kondisi Garuda Indonesia dengan Merpati Airlines, yang sebelumnya juga mengalami masalah serupa hingga akhirnya dihentikan operasinya di tahun 2022.

Asal tahu saja, pemerintah menyerah dan lebih mempailitkan (bangkrut) Merpati Airlines berdasarkan PP No 8 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Februari 2023. Keputusan pailit diambil setelah pengadilan niaga memutuskan Merpati Airlines pailit pada 2 Juni 2022 akibat utang yang mencapai Rp10,8 triliun dan kegagalan restrukturisasi.

Meski demikian, dia menilai keputusan untuk mempailitkan Garuda Indonesia tidak mudah dilakukan dari sisi politik. 

Hal ini karena Garuda memiliki nilai historis sebagai maskapai nasional, sehingga pemerintah dinilai akan berhati-hati dalam mengambil langkah tersebut.

Trubus juga menyoroti bahwa kerugian Garuda Indonesia terus berulang setiap tahun, termasuk pada tahun 2025 mencapai USD319,39 juta atau setara Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibanding rugi USD69,77 juta di 2024. 

Dari kerugian yang terus menerus itu, dia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan perusahaan.

Lebih lanjut, dia mengkritik praktik suntikan dana negara ke Garuda Indonesia yang terus dilakukan tanpa hasil yang jelas. Menurutnya, pola seperti ini justru membuat perusahaan tidak berkembang dan tidak memberikan pembelajaran yang baik bagi pengelolaan BUMN.

Dia juga menilai persoalan utama perusahaan BUMN, termasuk Garuda Indonesia, terletak pada tata kelola yang masih dipengaruhi kepentingan politik (partai politik). Penunjukan direksi yang tidak sepenuhnya berbasis profesionalisme disebut menjadi salah satu akar masalah.

"Dampaknya, berbagai persoalan seperti inefisiensi hingga potensi korupsi sulit dihindari. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Garuda Indonesia saja, tetapi juga di sejumlah BUMN lain, seperti PT Pertamina (Persero)," tegas dia.

Menurutnya, tanpa perbaikan tata kelola dan pengurangan intervensi politik, masalah serupa akan terus berulang dan membuat perusahaan-perusahaan BUMN semakin terbebani.