Jakarta, MI - Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam satu dekade terakhir dinilai menunjukkan masalah yang lebih mendasar dari sekadar tekanan industri. Bahkan di akhir 2025, maskapai pelat merah ini membukukan rugi yang besar mencapai USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibandingkan kerugian USD69,77 juta pada 2024.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai tren kerugian tersebut menunjukkan kegagalan model bisnis Garuda yang terjadi berulang kali.
Menurutnya, masalah utama tidak hanya berasal dari tingginya biaya operasional, tetapi juga ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan reposisi strategi di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga.
"Persoalan utamanya bukan hanya biaya tinggi, tetapi juga gagal beradaptasi dengan perubahan pasar," ujar dia kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Selasa (7/4/2026).
Rizal juga menyoroti kebijakan penyertaan dana negara yang terus berulang tanpa diikuti perbaikan fundamental. Ia menilai langkah tersebut hanya menunda masalah.
“Ini menciptakan moral hazard. Manajemen tidak terdorong untuk disiplin karena selalu ada ekspektasi akan diselamatkan,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, kondisi ini dinilai menjadi beban bagi keuangan negara. Pemerintah pada akhirnya menanggung risiko bisnis korporasi, sementara manfaat ekonominya dinilai belum sebanding.
Bahkan, mempertahankan Garuda Indonesia tanpa reformasi berisiko menggeser alokasi anggaran dari sektor yang lebih produktif.
Sebagai perbandingan, Rizal menyinggung kasus Merpati Nusantara Airlines yang akhirnya dihentikan operasinya pada 2023, karena dinilai sudah tidak lagi memiliki kelayakan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki opsi untuk mengambil langkah tegas.
Dia menegaskan, tanpa transformasi mendasar, baik dari sisi model bisnis, efisiensi operasional, maupun tata kelola, beban terhadap negara akan terus meningkat dalam jangka panjang.
Dalam skenario ekstrem, opsi penyehatan drastis hingga pengurangan skala bisnis (downsizing) atau bahkan exit parsial perlu mulai dipertimbangkan secara serius.
“Negara tidak bisa terus terjebak pada anggapan terlalu penting untuk gagal tanpa dasar ekonomi yang kuat. Yang dipertaruhkan bukan hanya Garuda Indonesia, tapi juga kredibilitas kebijakan fiskal,” tegasnya.
