Jakarta, MI - Pemerintah dinilai perlu berhati-hati jika kembali memberikan dukungan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tanpa disertai reformasi menyeluruh. Pasalnya, langkah penyelamatan berulang dikhawatirkan justru membebani anggaran negara dan mengorbankan belanja yang lebih produktif.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan Garuda Indonesia bukan sekadar tekanan bisnis jangka pendek, melainkan kegagalan model usaha yang terus berulang dalam satu dekade terakhir.
"Tantangan utama Garuda terletak pada tingginya biaya operasional dan belum optimalnya reposisi strategi bisnis di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga," ujar Rizal kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Jumat (10/4/2026)
Rizal menegaskan, suntikan dana negara tanpa perubahan mendasar hanya akan menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Kondisi ini juga dinilai berpotensi memunculkan moral hazard karena manajemen tidak terdorong untuk melakukan efisiensi dan pembenahan secara serius.
"Tanpa reformasi keras, penyelamatan Garuda justru menjadi alokasi anggaran yang tidak efisien dan berpotensi menyingkirkan belanja negara yang lebih produktif," jelas dia.
Dari sisi fiskal, negara dinilai menanggung risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, sedangkan manfaat ekonominya belum sebanding dengan beban yang ditanggung.
Apalagi Garuda Indonesia mengalami kerugian yang cukup pahit selama 10 tahun belakangan ini. Di tahun 2025 saja, Garuda menelan pil pahit rugi bersih sebesar USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibanding rugi USD69,77 juta di 2024.
Rizal mencontohkan kasus Merpati Nusantara Airlines yang dipailitkan pada 2023 sebagai bukti bahwa pemerintah sebenarnya bisa mengambil keputusan tegas terhadap BUMN yang sudah tidak lagi layak secara ekonomi.
Rizal menambahkan, tanpa transformasi fundamental pada model bisnis, efisiensi operasional, dan tata kelola, mempertahankan Garuda hanya akan menjadi beban fiskal jangka panjang.
Bahkan, menurut Rizal, opsi restrukturisasi besar-besaran hingga pengurangan skala usaha secara drastis perlu mulai dibahas secara terbuka, alih-alih terus mempertahankan perusahaan atas dasar simbolis semata.
"Negara tidak boleh terjebak pada logika terlalu penting untuk gagal tanpa dasar ekonomi yang kuat. Yang dipertaruhkan bukan hanya Garuda, tetapi juga kredibilitas kebijakan fiskal,” tutup dia.
