Mentan Temukan Masalah Program Bibit Kelapa di Manado, Ancam Copot Pelanggar

Jakarta, MI - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah masalah dalam program pembibitan kelapa di Manado. Ia meminta pengawasan diperketat dan penyimpangan segera ditindak.

Temuan ini didapatnya saat inspeksi langsung di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Mandado, Jumat (1/5/2026). 

Dalam kunjungannya, Amran menemukan berbagai persoalan, mulai dari kualitas bibit yang tidak layak hingga data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu harus diganti,” tegas dia dalam keterangan resminya.

Ia juga menyoroti perbedaan besar antara laporan dan realisasi. Dalam laporan tercatat 48 ribu bibit, namun di lapangan hanya ditemukan sekitar 17 ribu.

“Ini harus segera diperbaiki dan ditambah,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan kebun dinilai belum optimal dan tidak sesuai standar, sehingga berpotensi mengganggu keberhasilan program.

Atas temuan tersebut, Amran meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka.

“Kami minta aparat memeriksa. Kita harus transparan, tidak boleh ditutup-tutupi,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir penyimpangan. Bahkan, ia mengancam akan langsung memecat pihak yang terbukti melanggar.

“Kalau ada yang menyimpang, saya pecat. Bukan mutasi, bukan peringatan,” tegasnya.

Amran menjelaskan, program pembibitan ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk menanam berbagai komoditas seperti kelapa, tebu, kakao, kopi, dan lainnya di lahan hingga hampir 1 juta hektare di seluruh Indonesia.

Program ini diperkirakan bisa membuka lapangan kerja hingga sekitar 3 juta orang, sehingga harus dikawal dengan serius.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program ini, yang digunakan untuk menyediakan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat.

Meski ditemukan berbagai masalah, Amran memastikan program tetap akan dilanjutkan dan diperbaiki. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan semua pihak terkait.

Di akhir, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan anggaran.

“Ini program untuk rakyat. Jangan ada permainan. Kalau terbukti, akan ditindak tegas,” tegasnya.