BPH Migas Pastikan BBM di Jabar Aman, Subsidi Tetap Diawasi

Jakarta, MI - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Jawa Barat berjalan normal, aman, dan sesuai aturan pemerintah.

Pemantauan dilakukan langsung ke sejumlah SPBU di Garut, Pangandaran, dan Banjar pada 30 April hingga 2 Mei 2026. Pengecekan mencakup ketersediaan stok, kualitas BBM, hingga ketepatan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto menegaskan, pihaknya ingin memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan kualitasnya sesuai standar.

“Kami memastikan stok aman dan produk yang dijual sesuai ketentuan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Garut mengisi BBM subsidi. 

Bambang menjelaskan hal itu diperbolehkan, karena kendaraan layanan umum seperti truk sampah, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran memang berhak menggunakan solar subsidi sesuai aturan.

Ia juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran, mengingat selisih harga dengan BBM nonsubsidi cukup besar.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Garut dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Stok aman dan mencukupi, jadi tidak perlu panic buying,” kata Sales Branch Manager Retail Garut Pertamina Patra Niaga Jamal Bachtiar.

Dukungan juga datang dari Hiswana Migas yang siap membantu pengawasan distribusi BBM agar sesuai aturan.

Di sisi lain, pihak SPBU memastikan pembelian BBM subsidi sudah menggunakan sistem QR Code sesuai prosedur, guna memastikan hanya masyarakat yang berhak yang bisa membeli.

Seorang warga di Pangandaran, Dodo mengaku pelayanan SPBU berjalan lancar, termasuk penggunaan QR Code yang dinilai memudahkan.

Pemantauan kemudian dilanjutkan ke Banjar untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal di seluruh wilayah. Pemerintah berharap pengawasan ini bisa menjaga pasokan tetap stabil sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima oleh yang berhak.