Rupiah Disebut Cuma Bertahan karena ‘Doping’ Utang, Ekonom: BI dan Pemerintah Menyesatkan Publik

Jakarta, MI — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah terkait stabilitas nilai tukar rupiah. 

Dalam analisis yang diterima Monitorindonesia.com, Kamis (7/5/2026) Anthony menilai penguatan rupiah selama ini bukan ditopang fundamental ekonomi yang sehat, melainkan bergantung pada “doping” utang luar negeri.

Anthony secara terang-terangan menyebut narasi pemerintah dan BI mengenai fundamental ekonomi yang kuat sebagai pernyataan yang “menyesatkan dan membodohi publik”. Ia menyoroti klaim Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya optimistis rupiah akan kembali menguat mendekati Rp15.000 per dolar AS. Namun menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan tekanan besar terhadap mata uang nasional.

“Kalau transaksi berjalan defisit, artinya aliran dolar masuk lebih sedikit dari dolar keluar, maka kurs rupiah akan anjlok,” tulis Anthony dalam analisanya. Ia menegaskan, defisit transaksi berjalan Indonesia sudah berlangsung secara struktural dan mencerminkan lemahnya fundamental ekonomi nasional di hadapan ekonomi global.

Anthony mengungkapkan, sepanjang Januari hingga September 2024, defisit transaksi berjalan Indonesia telah mencapai 7,9 miliar dolar AS. Kondisi itu, kata dia, membuat rupiah terus tertekan sehingga pemerintah dan BI terpaksa melakukan intervensi besar-besaran melalui penarikan utang luar negeri.

Ia juga menyoroti langkah Bank Indonesia yang menerbitkan instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI sejak Agustus 2023. Menurut Anthony, kebijakan tersebut menjadi bukti BI kini berperan sebagai “mesin pencetak utang luar negeri” demi menopang kurs rupiah.

“Penerbitan SVBI dan SUVBI dilakukan untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kutip Anthony dari siaran pers resmi BI, yang menurutnya menjadi pengakuan eksplisit bahwa utang luar negeri dipakai untuk menopang rupiah.

Anthony memperingatkan kebijakan itu sangat berbahaya bagi sistem moneter Indonesia. Sebab, bank sentral seharusnya mengandalkan instrumen suku bunga dan pengendalian likuiditas, bukan terus menarik utang luar negeri untuk mempertahankan kurs.

Ia bahkan menyebut penguatan rupiah pada triwulan III 2024 hanyalah “penguatan semu”. Menurut data yang dipaparkannya, dalam tiga bulan saja utang luar negeri pemerintah dan BI melonjak hingga 19,69 miliar dolar AS atau naik 9,3 persen dibanding akhir Juni 2024. Sementara utang luar negeri Bank Indonesia sendiri melonjak 31 persen.

“Tanpa penarikan utang luar negeri, kurs rupiah akan terpuruk,” tegas Anthony. Ia memperingatkan, bila fundamental ekonomi tidak segera dibenahi, nilai tukar rupiah berpotensi terus merosot hingga menembus Rp17.000 bahkan Rp18.000 per dolar AS.

Anthony menutup analisanya dengan peringatan keras bahwa ketergantungan terhadap utang luar negeri hanya akan menciptakan “gelembung” yang sewaktu-waktu bisa pecah dan menghantam stabilitas ekonomi nasional.