Jakarta, MI – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara terus memacu penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dengan nilai realisasi hampir menyentuh Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2026.
Langkah agresif itu dilakukan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional dari sisi pengembang hingga konsumen.
Berdasarkan data BTN hingga 18 Mei 2026, realisasi pencairan KPP nasional telah mencapai Rp2,97 triliun. Nilai tersebut terdiri dari KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand senilai Rp987 miliar.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menegaskan, keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor perumahan nasional.
“KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).
Dari target tahunan, realisasi KPP Supply BTN telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota 2026 sebesar Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah menyerap sekitar 25 persen dari target Rp4 triliun.
BTN juga tancap gas lewat akad massal pembiayaan di sejumlah daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi closing pembiayaan bagi 245 debitur dengan total nilai mencapai Rp305,26 miliar. Pembiayaan tersebut mencakup 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar.
Sementara dari sisi demand, tercatat 163 debitur menerima pembiayaan dengan nilai mencapai Rp53 miliar.
Tak berhenti di Surabaya, BTN kembali menggelar akad massal di Lampung pada 7 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, realisasi pembiayaan KPP Supply mencapai Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, sedangkan KPP Demand tercatat Rp4,6 miliar.
Secara nasional, penyaluran KPP Supply BTN didukung 178 debitur skala UMKM dan wilayah dengan total pencairan Rp1,98 triliun. Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar, disusul wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Di sisi lain, KPP Demand BTN telah menjangkau 781 debitur dengan total pencairan Rp987 miliar. Wilayah Jabanus tercatat menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Menurut Nixon, integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi strategi utama BTN agar proyek perumahan yang dibiayai pengembang dapat langsung terserap pasar.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami,” katanya.
Selain mempercepat pembiayaan, BTN juga memperkuat ekosistem digital perumahan melalui platform Bale Properti dan program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas mitra pengembang. BTN optimistis penyaluran KPP akan terus tumbuh hingga akhir tahun seiring dorongan pemerintah memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
