Jakarta, MI - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan serangkaian evaluasi dan perbaikan menyusul kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur pada 27 April 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat aspek keselamatan transportasi perkeretaapian di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026).
Menurut Dudy, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup seluruh sistem operasional perkeretaapian.
“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian,” tutur Dudy dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dudy menegaskan, pemerintah memastikan penanganan korban, investigasi, hingga pemulihan operasional pascakecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar layanan kereta api dapat kembali berjalan aman dan lancar bagi masyarakat.
Penanganan dan pemulihan dilakukan Kemenhub bersama sejumlah pihak, mulai dari KNKT, PT KAI, KAI Commuter, Polri, Basarnas, hingga pemerintah daerah.
Terkait penyelidikan insiden tersebut, Dudy menegaskan pihaknya menghormati proses investigasi yang saat ini masih dilakukan KNKT. Pemerintah, kata dia, mendukung penuh investigasi berjalan secara independen, profesional, dan transparan.
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini ialah peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan.
Meski insiden di perlintasan sebidang masih terjadi, Kemenhub mencatat tren penurunan kecelakaan dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024, menjadi 291 kejadian pada tahun 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
“Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat,” kata Dudy.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah memberi perhatian khusus terhadap penanganan keselamatan perlintasan kereta api.
Oleh karena itu, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.
Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus peningkatan keselamatan di kawasan perlintasan kereta.
Selain itu, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT juga telah menggelar Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.
Melalui langkah tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk menutup 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi serta mempercepat peningkatan keselamatan di titik-titik prioritas nasional.
Untuk mendukung peningkatan keselamatan di 1.638 lokasi perlintasan prioritas, pemerintah menyiapkan total investasi sebesar Rp842,48 miliar.
Anggaran itu mencakup kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1 miliar, serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.
Saat ini, tercatat ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, sementara 903 lainnya belum terdaftar.
Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan ada 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.
Selain itu, sebanyak 1.638 titik perlintasan masuk kategori prioritas untuk peningkatan keselamatan. Upaya yang akan dilakukan meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.
“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,” tegas Dudy.
