Jakarta, MI - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, menyoroti pola pengelolaan aset negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang dinilai kurang optimal. Menurutnya, pengelolaan aset negara seharusnya bisa melibatkan pihak swasta agar memberikan hasil yang maksimal.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat terkait laporan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan Tahun 2025, Senin (26/5/2026).
Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih mengelola aset secara langsung melalui LMAN, mulai dari penyewaan properti hingga pemanfaatan aset strategis negara. Menurut Misbakhun, birokrasi pemerintah pada dasarnya tidak memiliki kompetensi dalam manajemen properti dari segi bisnis.
"Kenapa aset seperti itu nggak dijual disarankan kepada swasta. Terus kita kenapa yang menyetor pajak itu harus Bentuknya LMAN PNBP nya disetorkan kenapa nggak swasta dan kemudian negara," kata Misbakhun.
Misbakhun menilai aset-aset yang selama ini dikelola negara berasal dari uang rakyat. Karena itu, menurutnya, pemanfaatan aset tersebut seharusnya dapat memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelolanya secara produktif.
"Yang disita oleh negara aset yang bapak utilisasi Itu pakai uang pajaknya rakyat dan menjadi beban rakyat ketika surat utangnya itu dan semuanya dan kenapa nggak dikembalikan ke rakyat penggunaannya," ungkapnya.
Ia juga mengkritik pola utilisasi aset yang dijalankan birokrasi, seperti mengelola apartemen sewa hingga melakukan penagihan rutin kepada penyewa. Menurutnya, aktivitas semacam itu bukanlah fungsi utama birokrasi negara.
"Bayangin Birokrat Bapak suruh nyewain memperbaiki apartemen terus apartemen bapak sewain Terus tiap bulan nagihin orang. Terus Bapak cerita bahwa itu sebuah keberhasilan utilisasi apakah begini konsep kita mengelola negara ini," jelasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama LMAN, Kristijanindyati Puspitasari, menjelaskan sebagian besar aset yang dikelola LMAN berasal dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), eks Piutang Perbankan Nasional (PPN), serta sejumlah aset bermasalah lain yang masih membutuhkan penyelesaian hukum oleh pemerintah.
"Memang aset-aset ini tidak dalam keadaan free and clear, dalam artian ini eks PPN, ex-BLBI, ex-KPK gitu ya Pak. Jadi masih ada hal-hal yang memang harus dibereskan oleh pemerintah," ucap Kristijanindyati.
Kristijanindyati menjelaskan, aset-aset tersebut berstatus Barang Milik Negara (BMN), sehingga pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan pengelolaan operasionalnya dijalankan oleh LMAN sebagai BLU.
Menurutnya, pengelolaan aset negara tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum dan penyelamatan aset negara yang selama bertahun-tahun dikuasai pihak lain.
Kristijanindyati mengatakan, LMAN melakukan pengamanan aset melalui sertifikasi atas nama pemerintah, Kementerian Keuangan. Setelah aset diamankan, barulah aset tersebut dioptimalkan agar bisa memberikan kontribusi penerimaan bukan pajak (PNBP).
"LMAN ini ikut membersihkan dari penguasaan okupasi yang sudah bertahun-tahun, kepemilikan negara, sehingga mengapa negara harus turut hadir di situ untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terhadap investasi yang telah kami lakukan dengan melakukan pengamanan aset, mensertifikatkan atas nama pemerintah, Kementerian Keuangan, aset itu kemudian harus menghasilkan kembali, menghasilkan PNBP," imbuhnya.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa PNBP LMAN pada 2025 meningkat 24,5% atau sekitar Rp 940,6 miliar. Rinciannya, kontribusi sebesar Rp 66 miliar dari properti umum dan Rp 875 miliar dari properti kilang.
