Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik, Prof. Trubus Rahadiansyah kembali menyoroti pemadaman listrik besar-besaran (blackout) yang kembali terjadi di Sumatera. Dia menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan antisipasi sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).
Menurut Trubus, masyarakat selama ini tetap memberikan kepercayaan kepada PLN meskipun perusahaan pelat merah tersebut memegang posisi monopoli di sektor kelistrikan nasional. Namun, kepercayaan publik itu seharusnya dibarengi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
"Blackout Sumatera yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam antisipasi dan pengelolaan sistem kelistrikan. Potensi gangguan jaringan maupun kebutuhan maintenance seharusnya sudah dapat diprediksi dan dicegah sejak awal,” ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Selasa (26/5/2026).
Ia menilai, setelah pengelolaan BUMN berada di bawah Danantara Indonesia, pengawasan dan manajemen seharusnya semakin baik sehingga kejadian blackout besar bisa diminimalkan bahkan dihindari.
Trubus juga mengaitkan persoalan ini dengan arahan Prabowo Subianto yang menekankan agar BUMN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia menilai pembenahan tata kelola PLN menjadi hal yang mendesak dilakukan.
Menurutnya, PLN perlu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan tanggung jawab yang jelas kepada publik agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Lebih lanjut, Trubus menegaskan bahwa direksi dan jajaran pimpinan PLN harus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab blackout yang kembali terjadi di Sumatera.
“Karena pemadaman besar sudah terjadi berkali-kali, direksi dan pimpinan PLN perlu mempertanggungjawabkan kejadian ini secara terbuka kepada publik,” katanya.
Bahkan, ia menilai Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo seharusnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas dampak blackout yang dirasakan masyarakat di Sumatera.
Selain itu, Trubus menyebut masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh langkah hukum maupun mengajukan gugatan class action apabila dinilai mengalami kerugian akibat gangguan layanan listrik yang terus berulang, seperti blackout Sumatera ini.
