Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran.
Dia memastikan tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang menyalahgunakan amanah maupun dana rakyat dalam pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Prabowo mengungkapkan bahwa pergantian sejumlah pejabat yang terlibat dalam program dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan terkait kelemahan pelaksanaan, kejanggalan, hingga dugaan penyimpangan.
Menurut Prabowo, kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Karena itu, evaluasi dan pergantian pejabat dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Presiden juga mengenang pesan almarhum ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil harus berpihak kepada rakyat.
Prabowo menekankan para lulusan SPPI memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. Mereka telah dipersiapkan untuk mengelola dapur-dapur MBG dengan menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan semangat pengabdian kepada bangsa.
Ia menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan atau dana negara. Bahkan, pemerintah siap memperkuat pengawasan dan dukungan kepada aparat penegak hukum guna memastikan program berjalan sesuai aturan.
"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian bagi siapa pun," tegas Prabowo.
Presiden juga meminta seluruh pengelola dapur dan petugas lapangan untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
"Program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat," jelas Prabowo.
Prabowo menambahkan, kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama. Mereka yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik diminta memberi ruang kepada pihak lain yang lebih siap mengemban amanah tersebut.
