Jakarta, MI - Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan fiskal untuk tahun 2027 dengan menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu strategi utama guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rencana tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan belanja negara pada 2027 berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari produk domestik bruto (PDB).
Ketentuan itu tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja negara melalui langkah efisiensi dan refocusing anggaran. Dengan cara itu, alokasi belanja diharapkan semakin produktif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga akan memperkuat efektivitas subsidi dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial dan subsidi diarahkan secara bertahap agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," jelas Purbaya.
Ia menambahkan, sinergi antarprogram perlindungan sosial dari berbagai kementerian/lembaga juga akan terus diperkuat. Tujuannya agar intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi dan mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Upaya ini diarahkan agar belanja daerah bisa lebih optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.
"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," pungkas Purbaya.
