Jakarta, MI - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penerapan Government Technology (GovTech) dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas basis pajak. Melalui sistem ini, jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat masuk ke dalam sistem perpajakan formal.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Langkah itu diyakini akan mempermudah identifikasi UMKM yang selama ini belum terdaftar dalam ekosistem perpajakan.
Jumlah UMKM di Indonesia sendiri diperkirakan telah mencapai sekitar 64 juta.
"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, semakin luas basis wajib pajak, semakin besar pula peluang peningkatan rasio pajak (tax ratio) nasional. Saat ini tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 9%, namun diharapkan angkanya bisa naik mencapai 12% hingga 13%.
Ia mengatakan, meluasnya basis pajak melalui implementasi GovTech tidak hanya berpotensi mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan tarif pajak ke depannya. Proyeksi tersebut juga telah disampaikan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9%an sekarang mungkin ke 12% atau 13%. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan," tutur Luhut.
Tak hanya berdampak pada penerimaan negara, Luhut menilai data GovTech yang semakin lengkap juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembentukan UMKM baru. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.
"Juga ada peluang lagi untuk menciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk," imbuhnya.
Ia menambahkan, saat ini sekitar 80% sistem data pemerintah telah terhubung melalui GovTech. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, data dari delapan kementerian dan lembaga telah berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem sejak 1 Juni lalu.
