Jakarta, MI - Pemerintah menemukan adanya indikasi pembengkakan besar dalam penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini disebut berpotensi membuat anggaran membengkak hingga sekitar Rp12 triliun per tahun.
Temuan tersebut ikut mendorong pemerintah untuk menata ulang tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa secara substansi, program MBG sebenarnya merupakan kebijakan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam melaksanakannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” ujar Zulhas di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Zulhas mengungkap, salah satu masalah yang paling disorot adalah dugaan adanya praktik jual beli titik SPPG, yang membuat jumlah lokasi dapur MBG membengkak jauh dari rencana awal.
“Pertama, misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata dia.
Data dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebutkan, tambahan ribuan titik itu berpotensi menambah beban anggaran cukup besar. Sebab, setiap titik SPPG membutuhkan biaya operasional sekitar Rp6 juta per bulan.
“Ya, laporan Bu Nanik tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 bulan. Maka 1 bulan ada pengeluaran lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, 12 triliun. Nah, ini yang yang, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” jelas Zulhas.
Selain itu, pemerintah juga menemukan kejanggalan dalam penetapan lokasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Zulhas menjelaskan, kawasan yang semula dipetakan membutuhkan sekitar 2.000 titik dapur justru berkembang menjadi lebih dari empat kali lipat.
“Contoh kedua, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK, maka investornya ini taruh di bank, ya?” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan persoalan baru karena ribuan titik yang sudah terbit SK berpotensi dijadikan dasar oleh investor untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan.
Padahal, jika mengacu pada perencanaan awal, kebutuhan di wilayah tersebut seharusnya bisa terpenuhi tanpa harus terjadi lonjakan jumlah titik yang terlalu besar.
“Nah, ini padahal ini dari 8.000, dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138. Yang sudah selesai 1.700, mestinya kan tinggal 300 kan?” ungkapnya.
Temuan-temuan tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah dan masuk dalam agenda evaluasi menyeluruh.
Zulhas menegaskan, pemerintah akan melakukan penataan ulang agar pelaksanaan program kembali sesuai dengan tujuan awal serta terhindar dari potensi pemborosan anggaran negara.
“Nah, ini ini juga akan jadi masalah, inilah yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kita satu bulan untuk menata ini kembali. Ini temuan-temuan lebih detail yang kami temukan di rapat-rapat ini juga sampai ke BPKP dan lain sudah ada, tetapi ini yang disampaikan Ibu Nanik lebih detail lagi,” tegas Zulhas.
