Jakarta, MI - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 harus difokuskan untuk menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri, terutama bagi kelompok kelas menengah.
Menurutnya, kelas menengah memiliki peran penting sebagai penggerak konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, kondisi mereka perlu mendapat perhatian di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini.
Misbakhun mengatakan tekanan ekonomi kini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai membebani banyak keluarga kelas menengah.
"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Karena itu, Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak cukup hanya mengejar angka semata. Menurutnya, pertumbuhan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, dunia usaha yang semakin kuat, serta daya beli yang tetap terjaga.
Ia juga menegaskan bahwa kelas menengah merupakan salah satu penopang utama ekonomi nasional. Saat kelompok ini memiliki kepercayaan diri untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, roda perekonomian akan bergerak lebih cepat.
Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," imbuhnya.
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara berada di kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap PDB.
Menurut Misbakhun, target tersebut perlu dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas. Ia menekankan bahwa upaya peningkatan pendapatan negara tidak boleh dilakukan dengan menambah beban pada kelompok masyarakat yang selama ini sudah taat pajak.
"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," tuturnya.
