Jakarta, MI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) kembali menyampaikan sikap dan mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi". Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh para ekonom pada September 2025.
Aksi ini digelar di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. BEM FEB Unair menilai berbagai persoalan ekonomi saat ini perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dasar kajian yang jelas dan ilmiah.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, mengatakan gerakan ini tidak hanya mewakili mahasiswa ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.
“Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025,” kata Yeni, Kamis (11/6/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa di Kota Pahlawan itu menyoroti sejumlah isu yang dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional.
Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Yeni, pengelolaan keuangan negara harus mengedepankan prinsip keadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga independensi, transparansi, dan integritas berbagai institusi penyelenggara negara, yakni Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Kejaksaan.
"Mahasiswa menilai bahwa kepercayaan publik terhadap institusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.
BEM FEB Unair juga meminta pemerintah menghentikan praktik yang dinilai dapat menghambat ruang tumbuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal.
Mereka juga menilai sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi di level bawah.
Kemudian, mahasiswa mendesak adanya reformasi regulasi dan kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan sentimen negatif bagi investor. Menurut mereka, kepastian hukum dan regulasi yang sehat menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan investasi yang berimplikasi pada keadaan ekonomi yang baik.
Pada poin kelima, BEM FEB Unair menekankan perlunya kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Sementara poin keenam meminta pemerintah kembali mengedepankan data, riset, dan kajian akademik dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja tidak bisa memperbaiki masalah sistemik. Pemerintah harus tetap memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni.
Adapun poin terakhir, BEM FEB Unair mendorong penguatan kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan, serta menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.
Aksi ini sendiri tidak dilakukan dalam bentuk demonstrasi di jalan seperti biasanya. Yeni menjelaskan, pihaknya memilih menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa tetap peduli terhadap kondisi yang terjadi.
“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini,” imbuhnya.
Ia juga menyebut kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas di lingkungan Unair, BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta sejumlah elemen masyarakat sipil.
Meski belum ada rencana aksi lanjutan dalam waktu dekat, mahasiswa membuka kemungkinan untuk kembali melakukan konsolidasi jika situasi sosial dan ekonomi dinilai semakin tidak kondusif.
Pernyataan sikap ini menjadi sorotan karena disampaikan oleh kalangan akademisi ekonomi yang menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan fiskal, iklim investasi, demokrasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan di tengah dinamika ekonomi nasional.
7 Desakan Darurat Ekonomi
“7 Desakan Darurat Ekonomi” sendiri merupakan dokumen yang sebelumnya ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi ekonomi serta 283 pendukung dari berbagai latar belakang per 9 September 2025.
Adapun isi desakan tersebut adalah sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
