Jakarta, MI - Sebanyak hampir 10 ribu kontainer sempat menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh lambatnya proses administrasi kepabeanan, melainkan karena sejumlah importir tidak segera mengeluarkan barangnya dari pelabuhan.
"Ketika kontainer-kontainer sudah mengalami pengeluaran barang, ini masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak dengan segera melakukan pengeluaran," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Sebagai contoh, Djaka menyebut perusahaan otomotif seperti BYD dan Wuling masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan di pelabuhan meski SPPB telah diterbitkan. Menurutnya, barang yang seharusnya segera dikeluarkan justru dibiarkan di area pelabuhan hingga berhari-hari, bahkan dalam beberapa kasus lebih dari dua pekan.
"Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama 3 hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar. Malah bahkan lebih dari 2 minggu dia tidak angkat keluar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DJBC mengaku telah mengambil langkah tegas dengan mendorong para importir segera mengeluarkan barang dari pelabuhan dan tidak membiarkannya menumpuk terlalu lama.
Djaka menjelaskan, dari sisi administrasi kepabeanan sebenarnya seluruh proses telah selesai.
"Kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan atau bukan di area kepabeanan. Dari sisi kepabeanan mereka sudah selesai administrasinya, cuma yang belum mereka selesaikan adalah pengeluaran dari pelabuhan itu karena dia memanfaatkan 3 hari di pelabuhan hak yang masih bisa diperoleh," tuturnya.
Menurutnya, salah satu alasan perusahaan membiarkan barang berada lebih lama di pelabuhan adalah pertimbangan biaya. Tarif penyimpanan di pelabuhan lebih murah dibandingkan lokasi lain di luar pelabuhan.
"Karena kesulitan tempat di luar sehingga mereka mengingat cost lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kita akan segera mendorong mereka ke lini dua, di tempat luar pelabuhan," jelasnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah yang lebih tegas untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan mengevaluasi regulasi yang berlaku, termasuk membuka peluang penerapan sanksi bagi importir yang membiarkan barangnya terlalu lama di kawasan pelabuhan.
Namun, kebijakan dipastikan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak langsung membebani seluruh importir.
"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).
"Tetapi harus fair, jangan tiba-tiba semua berbayar, jangan tiba-tiba semuanya dendanya berlipat-lipat. Kita akan lihat berapa hari yang wajar, berapa hari yang tidak wajar baru nanti kita beresin," tambahnya.
Purbaya menilai kontainer yang disimpan lebih dari satu bulan di pelabuhan sudah tergolong terlalu lama. Apalagi, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih ditemukan sejumlah barang yang telah berada di pelabuhan jauh melampaui batas waktu tersebut.
"Hitungan saya sih kalau sebulan di sini kelamaan kan dan ini ada yang sudah lama banget karena mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana, tetapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi saya usahakan di sini sesedikit mungkin," pungkas Purbaya.
