Jakarta, MI - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Herman Saheruddin, mengungkap alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Tawaran pembiayaan senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS itu disampaikan saat Purbaya menghadiri Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.
Menurut Herman, fasilitas tersebut merupakan instrumen pembiayaan darurat yang disiapkan IMF untuk membantu negara menghadapi risiko ekonomi. Namun, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup solid sehingga belum memerlukan pinjaman tersebut.
“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” ujar Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Oleh karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.
Di sisi lain, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terjaga, sementara pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan kondisi tersebut, fasilitas pinjaman IMF dianggap belum diperlukan.
“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawari pendanaan darurat begitu, ya tentu saja, with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelasnya.
Herman mengatakan, skema pembiayaan IMF memiliki karakter berbeda dibandingkan lembaga keuangan multilateral lainnya, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).
Menurutnya, AIIB lebih banyak menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek. Sementara Bank Dunia memiliki spektrum pembiayaan yang lebih luas, mulai dari mitigasi risiko hingga pinjaman pembangunan (development loan).
Berbeda dengan keduanya, IMF lebih berfokus pada penyediaan dana darurat bagi negara yang menghadapi tekanan ekonomi atau risiko tinggi.
“Bedanya kalau IMF itu memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu ada sisi risk-nya, tetapi ada juga sisi development-nya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan IMF dan Bank Dunia sempat menawarkan fasilitas pembiayaan senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS. Dana tersebut disiapkan untuk membantu negara-negara yang terdampak ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp 428,77 triliun dengan kurs Rp 17.150 per dolar AS),” ujar Purbaya.
Meski menolak tawaran itu, Purbaya tetap menyampaikan apresiasi kepada IMF dan Bank Dunia. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih memadai sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan darurat.
“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tandasnya.
