Jakarta, MI - Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen bukan sekadar angan. Dengan fondasi ekonomi yang dinilai semakin kuat, reformasi fiskal yang terus berjalan, serta meningkatnya kontribusi investasi dan sektor swasta, target tersebut diyakini dapat dicapai secara bertahap.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Optimisme itu muncul karena ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga meski dunia masih menghadapi ketidakpastian.
"Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen. Ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan," kata Purbaya saat berbicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini terus mengaktifkan berbagai mesin pertumbuhan ekonomi agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing nasional.
Salah satu instrumen yang diandalkan adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut berperan sebagai motor penggerak ekspor melalui berbagai skema pembiayaan yang menyasar pelaku usaha, khususnya UMKM berorientasi ekspor.
"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir. Kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun, bahkan bisa 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," ujarnya.
Ia menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan ditempuh secara bertahap. Langkah awal adalah mendorong laju pertumbuhan menuju kisaran 6 persen, sebelum terus meningkat seiring membaiknya iklim investasi, ekspor, serta produktivitas nasional.
Menurutnya, target tersebut realistis selama kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
Purbaya menilai optimisme itu juga diperkuat oleh momentum pemulihan ekonomi yang telah terlihat sejak akhir 2025. Berbagai kebijakan pemerintah yang difokuskan pada peningkatan likuiditas, mendorong investasi, menjaga konsumsi masyarakat, hingga mempercepat realisasi belanja negara diyakini menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus mempercepat reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan. Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
