Jakarta, MI - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia usai diakuisisi TikTok menuai sorotan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, mendesak TikTok bertanggung jawab atas nasib para karyawan yang terdampak.
Said menyoroti kabar pemangkasan hingga 90% karyawan Tokopedia setelah mayoritas saham perusahaan e-commerce tersebut diambil alih TikTok. Ia mempertanyakan alasan di balik PHK besar-besaran yang terjadi pascaakuisisi.
"Kenapa TikTok PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi dan memindahkan Tokopedia ke China, dia punya marketplace-nya," kata Said dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, sebagai pemegang mayoritas saham Tokopedia, TikTok wajib memenuhi seluruh hak pekerja yang terkena PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
Said juga menyinggung proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok yang mencakup 75% saham perusahaan dengan valuasi sekitar US$1,5 miliar. Ia mempertanyakan ke mana dana hasil akuisisi tersebut dialokasikan dan apakah turut digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada para pekerja.
"TikTok harus tanggung jawab. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. TikTok sudah mengakuisisi Tokopedia beberapa waktu yang lalu, sebelum sekarang ini. Kalau nggak salah dia memberikan valuasi US$ 1,5 miliar. Nah, kita mau lihat hubungan kerja antara Tokopedia yang mendapat valuasi suntikan US$ 1,5 miliar dari TikTok, perusahaan raksasa dunia ini, kemana uangnya?" tegasnya.
Said kembali menegaskan, TikTok harus memastikan seluruh hak karyawan yang terdampak PHK dipenuhi. Selain itu, ia meminta pemerintah turun tangan menyusul informasi yang diterimanya mengenai pemindahan sebagian operasional Tokopedia ke China setelah proses akuisisi.
"TikTok harus membayar hak-hak karyawan daripada Tokopedia. Karena Tokopedia sudah diakuisisi oleh TikTok. Saya mendengar informasi, baru mendengar, bahwa Tokopedia justru dibalikkan ke China. Karena kan dia punya jaringan digitalnya luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir," pungkas Said.
