Jakarta, MI - Penerimaan negara dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai diperkirakan kembali meleset dari target APBN 2026. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan dua jurus utama: membenahi sistem Coretax dan memperketat pengawasan terhadap kinerja aparat pajak hingga ke tingkat kantor pelayanan.
Usai rapat di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026), Purbaya mengakui bahwa sistem administrasi perpajakan inti (Coretax) masih belum sepenuhnya bekerja sesuai harapan. Masalah pada antarmuka (interface) disebut menjadi salah satu penyebab sistem berjalan lambat, sehingga proses perbaikan terus dilakukan.
"Coretax kita perbaiki lagi, sudah bagus tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
Namun, pembenahan teknologi bukan satu-satunya langkah yang ditempuh. Purbaya menegaskan evaluasi terhadap kinerja kantor-kantor pajak kini akan diperketat. Kantor yang dinilai lamban merespons pelayanan atau banyak menerima keluhan masyarakat akan menjadi sasaran evaluasi langsung dari kementerian.
Ia bahkan melontarkan peringatan keras kepada jajaran pegawai pajak yang bekerja lambat. Purbaya menegaskan tak akan segan merumahkan pegawai yang tidak mampu bekerja secara optimal.
"Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Kan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus," tegasnya.
Meski mengakui kualitas pelayanan pegawai pajak secara umum mulai membaik, Purbaya menegaskan tidak akan mentoleransi aparatur yang bekerja tidak efisien atau menghambat pelayanan publik.
"Rata-rata sekarang sudah lebih baik, cuma tetap saja kalau ada yang tidak efisien atau agak balel kita beresin," kata dia.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan paparan pemerintah mengenai outlook APBN 2026 yang menunjukkan penerimaan perpajakan belum sepenuhnya sesuai target. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hanya mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai diproyeksikan sebesar Rp320,6 triliun, atau sekitar 95,4% dari target Rp336 triliun.
Meski target belum tercapai, pemerintah menekankan bahwa realisasi penerimaan masih tumbuh dibandingkan tahun lalu.
"Pajak Rp 2.310,8 triliun tumbuh 20,5% yoy, serta kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun tumbuh 6,8%" jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2025).
