Krisis Politik Malaysia: Barisan Nasional Siap Bergabung dengan Pemerintahan Baru Tanpa Perikatan Nasional

John Oktaveri

Diperbarui 24 November 2022 11:21 WIB

Krisis Politik Malaysia: Barisan Nasional Siap Bergabung dengan Pemerintahan Baru Tanpa Perikatan Nasional

Jakarta, MI - Partai Barisan Nasional (BN) siap untuk mendukung dan mengambil bagian dalam Pemerintahan Persatuan seperti yang diusulkan oleh Raja Malaysia, namun tidak akan menjadi bagian dari Pemerintah Persatuan yang dipimpin oleh koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yassin. Dalam pernyataan yang dirilis Kamis pagi (24/11) setelah pertemuan Majelis Tinggi UMNO, Sekretaris Jenderal Partai, Ahmad Maslan mengatakan: "Dewan Agung (UMNO) telah mempertimbangkan dengan hati-hati poin-poin utama setelah diskusi antara BN dengan Pakatan Harapan (PH) dan PerikatanNasional. "Dewan tertinggi dengan suara bulat memutuskan untuk mematuhi keinginan Yang Mulia raja agar Barisan Nasional mendukung dan mengambil bagian dalam Pemerintah Persatuan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang stabil dan makmur, " kata Ahmad Maslan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (24/11). Pada hari Senin, para pemimpin PH dan BN bertemu di hotel Seri Pacific untuk membahas pembentukan pemerintahan baru. Pemimpin PH Anwar Ibrahim kemudian mengatakan bahwa dia sangat senang dengan kemajuan lobi politik tersebut. Media lokal juga melaporkan bahwa beberapa tokoh BN dan PN mengadakan pembicaraan di hotel St Regis di Kuala Lumpur pada hari Rabu. Mengutip sumber-sumber partai, media lokal melaporkan bahwa pertemuan itu untuk mendengar posisi Muhyiddin tentang Pemerintah Persatuan. Dalam keterangannya, Ahmad Maslan menambahkan bahwa dewan tertinggi UMNO akan mematuhi dan menerima pembentukan Pemerintah Persatuan atau struktur pemerintahan lainnya yang akan ditetapkan oleh raja. Dia juga mengatakan DPP UMNO mendukung kepemimpinan presiden partai Ahmad Zahid Hamidi. Kemarin pagi, ketua BN Ahmad Zahid, wakilnya Mohamad Hasan dan sekretaris jenderal koalisi Zambry Abdul Kadir terlihat menghadiri pertemuan dengan dengan Raja. Ahmad Zahid kemudian mengatakan bahwa Raja telah memutuskan bahwa semua dari 30 anggota parlemen BN harus mengambil bagian dalam pemerintahan persatuan. “Keputusan Tuanku adalah membentuk Pemerintahan Persatuan,” kata Ahmad Zahid. BN menjadi penentu setelah hasil pemilihan umum ke-15 (GE15) tidak menghasilkan pemenang mayoritas di parlemen. PH, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, menjadi yang terbaik dalam pemilihan hari Sabtu dengan meraih 81 kursi. Kursi tambahan yang dimenangkan oleh Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia (MUDA) pimpinan Syed Saddiq menjadikan jumlah kursinya menjadi 82. PN pimpinan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin membuntuti dengan 73 kursi, yang berarti tidak ada koalisi yang memiliki jumlah mayoritas langsung dari 112 kursi di parlemen yang punya 222 kursi. Sedangkan BN menempati posisi ketiga jauh di belakang PH dan PN dengan meraih 30 kursi parlemen. BN, setelah pembicaraan dengan PH dan pertimbangan internal yang berkepanjangan, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka tidak akan mendukung PH atau PN dan malah memilih untuk tetap sebagai oposisi. Setelah raja memanggil Anwar dan Muhyiddin pada Selasa sore untuk menyelesaikan kebuntuan, pemimpin PH mengatakan kepada wartawan bahwa penguasa belum membuat keputusan. Dalam jumpa pers terpisah, Muhyiddin mengatakan bahwa Raja telah meminta PH dan PN untuk membentuk Pemerintahan Persatuan. Namun PN menolak saran tersebut. Pada hari Rabu, pihak istana mengumumkan bahwa Raja akan mengadakan pertemuan khusus dengan sesama penguasa pada hari Kamis untuk mencari solusi tentang kebuntuan atas pembentukan pemerintahan baru.

Topik:

Politik Pemilu Malaysia UMNO BN PH

Krisis Politik Malaysia: Barisan Nasional Siap Bergabung dengan Pemerintahan Baru Tanpa Perikatan Nasional

Berita Sebelumnya

Buru Militan Kurdi, Presiden Erdogan Perintahkan Pasukan Turki Lakukan Invasi ke Suriah

Berita Selanjutnya

Anwar Ibrahim Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Malaysia Gantikan Ismail Sabri, Ini Profilnya

Berita Terkait

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

Sirkulasi Parpol Di tengah Ketimpangan Sosial

Puan Maharani Tegaskan Prabowo Presiden: Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

SBY: Politik Bebas Aktif Bukan Berarti Diam, Indonesia Harus Siap Hadapi Gejolak Dunia

Prabowo Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat, AHY-SBY Kembali Pimpin Partai

AHY Resmi Pimpin Demokrat 2025-2030, SBY Kembali Jadi Ketua Majelis Tinggi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K